Presiden Serahkan 2.010 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Rakyat

Yovie Wicaksono - 2 March 2019
Presiden Jokowi di Kendari, Sabtu (2/3/2019). Foto : (Biro Pers Presiden)

SR, Kendari – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.010 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Gelanggang Pemuda Bahteramas, Kota Kendari, Sabtu (2/3/2019). Sertifikat hak atas tanah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Jokowi terhadap rakyat.

Presiden menjelaskan, di seluruh Tanah Air, seharusnya sudah terbit 126 juta sertifikat. Namun, hingga tahun 2015 baru 46 juta sertifikat yang sudah diterbitkan.

“Berarti masih kurang 80 juta yang belum sertifikat. Berarti bapak/ibu sekalian sangat beruntung sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah. Sebelumnya setahun kita hanya memproduksi sertifikat itu 500 ribu. Sehingga, kalau 80 juta artinya kita harus nunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat,” kata Presiden.

Oleh sebab itu, pada 2016 Presiden langsung memerintahkan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah untuk rakyat ini melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hasilnya, pada 2017 pemerintah berhasil menerbitkan 5 juta lembar sertifikat.

“Tahun 2018 target saya 7 juta, realisasinya berapa Pak Sekjen? Realisasinya 9,4 juta. Tahun ini targetnya 9 juta. Pokoknya harus sebanyak-banyaknya sertifikat keluar,” lanjutnya.

Percepatan penerbitan sertifikat ini bukan tanpa sebab. Setiap berkunjung ke daerah, Kepala Negara  mengaku sering mendengar keluhan dari masyarakat terkait sengketa tanah baik yang terjadi antarmasyarakat, maupun antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah.

“Di semua provinsi ada semua, enggak di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Papua, Maluku, semuanya ada karena memang belum pegang ini tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat,” tegasnya.

Presiden kemudian berpesan agar para penerima sertifikat bisa menjaga sertifikatnya dengan baik. Kepala Negara berharap para penerima juga bisa lebih bijak dan cermat jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang di bank.

“Kalau misalnya dapat Rp300 juta, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja, modal investasi. Jangan dipakai yang aneh-aneh dulu,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.