Presiden Luncurkan PPh Final UMKM 0,5 Persen

Petrus - 23 June 2018
Ilustrasi. Presiden Joko Widodo (foto : Istimewa)

SR, Surabaya – Presiden Joko Widodo meluncurkan PPh final UMKM 0,5 persen, yang menjadi bagian dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22/6/2018).

PP Nomor 23 Tahun 2018 memungkinkan para pelaku UMKM terdorong untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal.

“Pemerintah memberikan kemudahan dalam membayar pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, melalui pemberlakuan PP ini, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar, untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Presiden juga menghimbau agar UMKM mengikuti perkembangan dunia yang semakin cepat, sehingga diharapkan UMKM tidak bergantung pada sistem jual beli langsung. Menurutnya, UMKM harus sudah menggunakan teknologi online untuk mengembangkan usahanya. Pelaku usaha bisa memanfaatkan sarana media online seperti youtube, instagram dan facebook untuk memasarkan produknya.

”Apabila tidak mengikuti perkembangan jaman seperti ini, maka akan kalah dalam pertarungan global,” kata Jokowi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Data fakta empiris yang ada di lapangan menyebutkan, kinerja Industri pengolahan dalam lima tahun terakhir share terhadap nasional semakin meningkat, dari 19,91 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017.

Sorkarwo mengatakan, pada empat tahun terakhir kontribusi sub-sektor Industri makanan dan minuman rata-rata sebesar 31,69 persen, sub sektor pengolahan tembakau rata-rata sebesar 26,63 persen, dan industri kimia, farmasi dan obat tradisional rata-rata sebesar 8,03 persen.

“Dengan didukung pertumbuhan yang tinggi, semakin menguatkan konklusi bahwa provinsi industri menjadi syarat bagi daerah untuk cepat menjadi sejahtera, dan saya yakin Jawa Timur dapat mencapainya,“ ujarnya.

Survei jumlah UMKM di Jawa Timur tahun 2008 sebanyak 4,2 juta UMKM, seiring pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan perdagangan, yang mendorong pertumbuhan populasi UMKM di Jawa Timur.

“Hal ini terbukti pada hasil Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) pada tahun 2012, populasi UMKM di Jawa Timur meningkat menjadi 6,8 Juta yang terdiri dari 4,1 juta UMKM sektor pertanian dan 2,7 Juta UMKM non pertanian,” kata Soekarwo.

Pada Sensus Ekonomi serentak tahun 2016 menunjukkan, bahwa populasi UMKM Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan 4,61 Juta UMKM non pertanian dan 4,98 Juta UMKM pertanian, sehingga berjumlah 9,59 juta UMKM. Ini kata Soekarwo, menjadikan UMKM sebagai kontributor sumber pendapatan utama masyarakat di Jawa Timur, yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.