Presiden Jokowi Ingin Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi

Yovie Wicaksono - 28 November 2018

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menginginkan agar jajarannya terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi, terutama di sektor pertambangan. Menurutnya, ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi defisit keuangan negara.

“Ini berkaitan dengan kunci kita mengurangi defisit, baik neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan. Karena kita masih kedodoran di sini. Sudah saya sampaikan ke para menteri agar hilirisasi dan industrialisasi benar-benar digenjot dan digalakkan,” ujar Presiden Joko Widodo, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Presiden Joko Widodo menginginkan, agar perusahaan-perusahaan tambang bisa mengekspor produknya tidak dalam bentuk mentah. Paling tidak, barang tambang itu harus diekspor dalam bentuk setengah jadi.

“Sekarang ada teknologi batu bara yang kelas rendah maupun kelas menengah, bisa dijadikan gas, bisa dijadikan minyak. Karena teknologi baru telah berkembang, kenapa kita masih mengekspor dalam bentuk barang mentah seperti yang kita laksanakan sekarang ini? Harus dihentikan dan berani beralih ke setengah jadi atau jadi,” tegasnya.

Setelah pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, Presiden mengungkapkan bahwa tahapan berikutnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi, serta penguatan kapasitas pimpinan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat.

“Saya ingin 2019 besar-besaran mengubah mindset dari konsumtif ke produktif. Harus berubah cara pandang dari sektoral ke keutuhan. Enggak akan bisa lompat maju kalau cara pikir sektoral seperti yang kita lihat,” tuturnya.

Menurutnya, semua negara sedang gugup menghadapi banyaknya teknologi baru yang muncul namun belum ada regulasinya. Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan radikal, tidak terduga, dan memporakporandakan standar yang ada. Untuk itu, sumber daya manusia perlu disiapkan melalui pelatihan, dan diharapkan akan muncul reformis yang bisa membawa pada perubahan.

“Harus latih pekerja kita agar skill baru bisa kita ambil, dan pekerjaan kita bisa naik kelas. Ini juga penting bagi CEO. Semua harus besar-besaran lakukan pelatihan,” ujarnya.

Kepala Negara juga menginginkan, agar sistem kerja dan regulasi terus disederhanakan. Presiden Jokowi meyakini, bahwa semakin sedikit regulasi maka sebuah perusahaan atau negara akan semakin lincah.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.