Presiden Harus Cabut Remisi Nyoman Susrama

Yovie Wicaksono - 5 February 2019
Solidaritas Masyarakat Surabaya Menolak Remisi Pembunuh Jurnalis Mendesak Presiden Jokowi untuk Mencabut Remisi bagi Nyoman Susrama, Otak Pembunuh Jurnalis AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, Jurnalis Radar Bali. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Berbagai elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Surabaya Menolak Remisi Pembunuh Jurnalis mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut remisi bagi Nyoman Susrama, otak pembunuh jurnalis AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, jurnalis Radar Bali.

“Kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mendesak Presiden Jokowi untuk mengoreksi dan mencabut Kepres Remisi terhadap Susrama, karena ini sudah menyangkut rasa keadilan masyarakat serta jurnalistik,  dan pemerintah harus mau mendengar keluhan masyarakat untuk segera mencabut remisi ini,” ujar Ketua LBH Surabaya Wachid Habibillah, di Surabaya, Senin (4/2/2019).

Sebelumnya, pemerintah menggunakan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang pemberian remisi kepada Susrama, terpidana seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.  Hinga detik ini, Susrama tidak pernah mengaku bersalah, apalagi mengakui dirinya sebagai otak pembunuh Prabangsa, padahal pengakuan bersalah ini menjadi salah satu syarat pemberian remisi.

“Dari sudut pandang Kontras mengenai remisi Susrama ini perlu dipertimbangkan ulang, karena proses pemberian remisi itu kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh terpidana, sedangkan terpidana ini tidak pernah mengaku bersalah dalam peristiwa pembunuhan Prabangsa, ini yang harus dipertimbangkan lagi,” ujar Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya Fatkhul Khoir.

Kontras menilai dalam pemberian remisi ini pemerintah tidak transparan, kemudian ada beberapa pernyataan yang saling bertentangan antara Kemenkumham, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, dan lainnya.

“Ini yang menjadi kekhawatiran kami, karena selama ini kekerasan kepada jurnalis kan jarang terungkap, sedangkan untuk mengungkap kasus Prabangsa ini kan perlu usaha lebih, dan menjadi satu-satunya kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terungkap dan dihukum dengan hukuman maksimal, soal remisi ini yang kami pertanyakan, kenapa tidak ada pertimbangan secara khusus,” tegas pria yang kerap disapa Juir ini.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya, Miftah Faridl mengatakan, pemberian remisi ini jelas melukai keluarga korban dan insan pers lainnya yang turut menjadi korban kekerasan. Hal ini dikhawatirkan pula akan menginspirasi kekerasan-kekerasan baru terhadap jurnalis ke depannya.

“Pemberian remisi ini merusak perjuangan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil dan AJI yang mengadvokasi kasus pembunuhan ini,” tandas Faridl.

Sedangkan, Direktur Human Rights Law Studies (HRLS) Universitas Airlangga, Herlambang Perdana mengatakan, pencabutan remisi ini menjadi sangat penting dalam konteks penegakan hukum.

“Betapa penegakan hukum pers itu tidak cukup baik dilaksanakan di negeri ini, apalagi impunitas menjadi satu faktor mendasar dalam upaya menegakkan hukum dan sangat penting dalam pilar demokrasi kebebasan pers,” ujar Herlambang.

Herlambang melanjutkan, “Saya mendorong Jokowi untuk tidak ragu mencabut remisi ini karena itu adalah bukti komitmen politik Jokowi terhadap upaya penegakan kebebasan pers.”

Sebagai langkah awal, Solidaritas Masyarakat Surabaya Menolak Remisi Pembunuh Jurnalis membuat surat dan nota keberatan atas remisi tersebut, sambil melakukan aksi-aksi politis yang ditujukan kepada  Presiden agar berhati-hati dalam proses pemberian remisi terhadap seseorang.

Jika remisi tersebut tetap diberikan, Solidaritas Masyarakat Surabaya Menolak Remisi Pembunuh Jurnalis akan menggugat kasus tersebut. (fos/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.