Presiden Hadiri Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Ingatkan Prinsip Keamanan dan Kelestarian Lingkungan

Petrus - 1 November 2018

SR, Jakarta –┬áPresiden Joko Widodo menyerahkan 10.000 sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia, kualifikasi ahli dan terampil, di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018). Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di bidang konstruksi mutlak diperlukan, untuk menghadirkan pembangunan berkualitas.

“Tanpa industri konstruksi, insinyur sipil, atau arsitek seperti bapak, ibu sekalian, saya pastikan bahwa program pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur itu pasti tidak jalan. Oleh sebab itu sertifikasi ini sangat penting,” kata Presiden Joko Widodo.

Pembangunan infrastruktur secara merata di Tanah Air merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat itu tidak terbangun dengan sendirinya. Di balik proses pembangunan itu, terdapat kontribusi besar dari sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten.

Sertifikat diberikan bagi tenaga kerja yang telah disertifikasi pada rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia dan Indonesia Infrastructure Week 2018. Mengutip siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tenaga kerja terdiri dari kurang lebih 1.500 tenaga ahli, 1.600 teknisi/analis, dan 6.900 operator. Diantara tenaga kerja yang tersertifikasi terdapat dari program vokasi SMK/ politeknik dan warga binaan permasyarakatan.

Pentingnya sertifikasi menjadi bukti kompetensi dan profesionalisme atas mutu pembangunan nasional. Presiden memandang bahwa jumlah sertifikat yang kali ini diberikan masih belum mencukupi. Menurutnya, di tengah persaingan global, tenaga kerja dengan keahlian khusus sangat diperlukan negara, untuk dapat bersaing dengan negara lain.

“Pak Menteri PU, saya lihat sertifikasi seperti ini masih dalam jumlah yang sedikit. Saya minta tahun depan bisa sepuluh kali lipat dari yang sudah diberikan sekarang, biar semua pegang sertifikat,” ucapnya.

Pada Oktober 2017 lalu, Presiden Joko Widodo membuka program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yang dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo menaruh harapan bahwa dengan adanya percepatan sertifikasi ini, berdampak kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia Indonesia, sehingga tenaga kerja memiliki daya saing.

Program besar pembangunan infrastruktur berkeadilan di Tanah Air memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi. Program itu memang tak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari para tenaga kerja konstruksi Indonesia.

Namun, di balik kesempatan itu, turut pula melekat sebuah tanggung jawab besar bagi para pekerja dan industri konstruksi. Faktor keamanan menjadi salah satu dari lima pesan Presiden Joko Wododo, yang mesti diprioritaskan oleh pekerja maupun pengguna.

“Jangan sampai ada lagi kasus bangunan roboh atau kecelakaan kerja yang fatal. Perhatian lebih serius harus diberikan terhadap proyek-proyek yang dikerjakan di daerah rawan, baik daerah rawan bencana, gempa, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya,” kata Presiden.

Terkait dengan lingkungan hidup, Kepala Negara mengingatkan bahwa pembangunan harus memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Keselamatan lingkungan tak boleh diabaikan hanya untuk kepentingan pembangunan.

“Jangan sampai infrastruktur yang dibangun tidak ramah lingkungan. Jangan sampai merusak lingkungan. Pembangunan yang dikerjakan harus memenuhi prinsip-prinsip dan prosedur yang terkait dengan keselamatan lingkungan. Hati-hati masalah ini,” pesannya.

Berkaitan dengan dampak pembangunan bagi kehidupan sosial dan kemasyarakatan, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa setiap pembangunan selalu membawa pergeseran sosiokultural dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan hendaknya diarahkan kepada peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

“Setiap proyek pembangunan harus semakin memperkuat fondasi yang baik, fondasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jangan sebaliknya, justru merusak fondasi sosial dan ekonomi di masyarakat setempat,” tuturnya.

Selain itu, kemajuan teknologi harus terus diikuti dan diantisipasi oleh industri konstruksi. Dengan teknologi, pelaku industri tak perlu khawatir akan tertinggal dengan yang lain.

“Beberapa tahun ini dunia konstruksi global juga ramai soal 3D printing. Membangun rumah hanya 24 jam. Membangun jembatan bisa sangat cepat. Bahkan nanti dengan 3D printing bisa membangun satu kawasan industri hanya dalam hitungan bulan. Bisa terjadi,” ujar Kepala Negara.

Hal yang juga penting adalah mengenai pembiayaan. Kepala Negara kembali mengingatkan bahwa infrastruktur di seluruh Tanah Air tak mungkin dibangun hanya dengan mengandalkan APBN. Untuk itu, diperlukan kreativitas pembiayaan untuk dapat membiayai pembangunan infrastruktur secara merata.

“Jangan kita monoton tergantung terus pada APBN. Ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” kata Presiden.(ptr/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.