Presiden Ajak DPRD Bangun Hubungan Kerja Sinergis Pusat dan Daerah

Petrus - 28 March 2018
Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Rakernas Adkasi di Jakarta (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengajak para anggota dewan yang tergabung dalam Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), untuk bersama-sama membangun hubungan mitra kerja yang sinergis antara pusat dan daerah. Hal ini untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik Tanah Air, agar semakin baik serta kondusif.

“Marilah kita bangun hubungan yang sinergis antara pemerintah pusat, kabupaten, baik jajaran daerah, DPRD, dalam rangka kondusifitas yang semakin baik,” kata Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Berdasarkan kalkulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Bappenas, McKinsey, dan Bank Dunia, Indonesia diyakini memiliki banyak peluang menguntungkan di masa mendatang. Bahkan, saat ini Indonesia telah masuk ke dalam 16 besar negara ekonomi terkuat di dunia.

“Pada tahun 2040-2045 negara kita ini akan menjadi negara lima besar ekonomi terkuat di dunia, nomor empat kita nanti insyaallah. Di tahun 2030 kurang lebih kita akan menjadi 7 sampai 10 besar ekonomi terkuat di dunia,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan para anggota dewan untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kerukunan di masyarakat. Apalagi dalam waktu dekat, masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang digelar secara serentak di sejumlah daerah di Tanah Air, sehingga perdamaian harus terus dideklarasikan.

“Kewajiban kita untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, sehingga kematangan kita dalam berdemokrasi, kedewasaan masyarakat dalam berpolitik itu betul-betul semakin hari semakin baik, tidak mempan ditembak hoaks, diberi kabar bohong, maupun dimasuki fitnah-fitnah yang tidak baik,” terang Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani PP No. 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pada pertengahan 2017 lalu.

“Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya sudah menerima sesuai janji saya 3 tahun yang lalu,” katanya.

Menurut Kepala Negara, dana tersebut merupakan hak keuangan dan administratif yang diberikan pemerintah bagi anggota dewan, saat bertemu dengan para konstituen dan menampung keluhan-keluhan.

“Artinya sekarang tunjangan, tunjangan transportasi, tunjangan kunker, tunjangan untuk hari raya dan lain-lainnya, reses semuanya, bisa diberikan karena payung hukumnya sudah ada yaitu PP No. 18 tahun 2017,” tandas Jokowi.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.