PP 4/2018, Payung Hukum Pemerintah Perketat Pengaturan Ruang Udara

Petrus - 3 April 2018
Forum Koordinasi dan konsultasi Hukum Internasional membahas pengaturan ruang udara (foto : Istimewa)

SR, Manado – Sebagai negara yang berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya,  pemerintah Indonesia wajib melaksanakan pengaturan ruang udara, baik untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan udara. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (Pamwilud).

“Pemerintah Republik Indonesia berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya, serta tidak satupun pesawat udara asing baik sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia, kecuali setelah mendapat izin atau telah diatur dalam suatu perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun multilateral,” terang Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan,  Brigjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan, di Manado, Selasa (3/4/2018).

Yoseph menyampaikan, pemberlakuan PP No. 4/2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI tersebut dapat menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan konsep untuk menghadapi tantangan dari permasalahan-permasalahan di ruang udara.

“Kedua adalah, bagaimana konsep penetapan ADIZ (Air Defence Indentification Zone) yang seharusnya, guna menghindari kerawanan-kerawanan yang terjadi sesuai dengan PP Pamwilud yang menyatakan Pemerintah dapat menetapkan Zona Indentifikasi Pertahanan Udara,” kata Yoseph.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.