Politik Uang dan Politisasi Isu SARA Harus Ditinggalkan Selama Kampanye Pilkada

Yovie Wicaksono - 15 February 2018
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mengucapkan deklarasi damai Pilkada tanpa politik uang dan SARA (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Pelaksanaan Pilkada serentak serta Pilgub Jawa Timur 2018, diharapkan dapat berjalan aman, lancar, dan bebas dari politik uang serta penggunaan isu SARA.

“Kami kompak ingin mengubah dari yang istilahnya ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.

Mengubah sikap dari ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’ kata Soekarwo, merupakan pekerjaan sulit selama masih ada proses bertemunya orang dan orang. Maka diperlukan salah satu upaya untuk mencegahnya, dengan penggunaan teknologi atau IT pada proses pemilihan di masa mendatang.

“Proses IT ini membuat orang bisa memilih dari mana saja dan menghindari bertemunya orang dengan orang. Multiple choice ke depan harus ada,” lanjut Soekarwo.

Peran serta masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktek politi uang sangat dibutuhkan, termasuk dengan melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di media sosial.

“Hasil penelitian mengungkapkan bahwa siapa yang kampanye pakai SARA malah gak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat,” terangnya.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, Moh. Amin, mengungkapkan, konsep pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan, sehingga dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan Bawaslu akan dibantu Kanwil Kemenag Jawa Timur, terutama untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat kampanye.

“Mari kita kita ciptakan Pilkada yang keren tanpa politik uang dan politisasi SARA,” katanya Amin.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.