Persatuan Syarat Mutlak Bela Negara

Petrus - 29 October 2018
SR, Sidoarjo – Persatuan merupakan syarat mutlak untuk bela negara, dan bela negara adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar untuk seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat tidak mungkin bisa membela negara jika tidak bersatu.
“Intinya bahwa tanpa persatuan kita tidak bisa membela negeri ini. Maka sebenarnya, kita dalam rapat ini mencari kiat-kiat itu, bahwa membela negara ini tidak hanya dilaksanakan oleh satu atau dua orang, atau pemerintah sendiri, tapi juga oleh seluruh bangsa Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan Wiranto, dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Bela Negara, dengan tema ‘Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019’, di Sidoarjo, Senin (29/10/2018).
Menurut Wiranto, negeri ini sudah berada pada jalan yang benar (on the right track). Diceritakan bahwa ia merupakan saksi yang pernah mengalami 4 rezim di dalam kabinet, dan juga sebagai pelaku bagaimana perilaku rezim itu dalam melestarikan pembangunan nasional.
“Saya mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi – JK sekarang ini sudah on the right track karena program-program pembangunannya sudah berpihak betul pada rakyat, sudah mengarah pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hal itu dibuktikan melalui program membangun dari pinggiran. Menurut Menko Polhukam, program ini adalah satu keberanian untuk melakukan sesuatu yang sulit, mahal, dan tidak populis, tapi harus dilakukan. Bila terlambat membangun dari pinggiran, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai.
“Tapi dengan membangun dari pinggiran sekarang, dengan adanya pembangunan yang telah berjalan baik keamanannya, pembangunan di segala bidang, prestasi yang telah dicapai, maka tidak ada alasan untuk tidak membangun negeri ini,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Wiranto menambahkan, saat ini Indonesia telah mendapat pengajuan atas capaian yang sangat baik dari dunia internasional. Indonesia tecatat sebagai negara yang nilai kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintah merupakan nomor satu di dunia. Indonesia juga tercatat sebagai negara teraman nomor 9 di dunia, dan negara dengan tujuan investasi yang menjanjikan keuntungan  di seluruh dunia.
“Masyarakat harus tahu, karena tahu maka bangga, karena bangga maka mencintai, memiliki dan mengamankan. Kalau kita sudah seperti itu, maka adil dan makmur tinggal menunggu waktu karena sudah on the right track,  ketimbang maju mundur, pindah ganti lagi,” kata Wiranto.
Menko Polhukam juga mengatakan, bahwa ancaman saat ini dapat datang dari mana saja, termasuk dari orang-orang yang gila kekuasaan. Menurutnya,  orang atau kelompok seperti itu melakukannya dengan cara mengganggu stabilitas nasional dan ketenteraman bangsa.
“Saya dengar bahwa ada kehendak untuk mengganti Pancasila dan NKRI dengan khilafah. Nanti kita mau mati gimana kalau kita tidak mempertahankan NKRI sebagai suatu aset nasional, suatu tumpuan anak cucu kita, lahir, berkembang, hidup dan mati. Jangan sampai kita terkecoh dengan satu iming-iming atau tawar-tawaran yang tidak mungkin dilaksanakan,” lanjut Menko Wiranto.
Oleh karena itu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 yang diarahkan untuk membimbing masyarakat agar dapat melaksanakan bela negara dengan baik.  Outcomenya yaitu setelah dilatih, maka warga negara itu akan merasa memiliki dan mencintai negeri ini.
“Jadi kalau yang dikibarkan bukan bendera merah putih, maka langsung ambil, jangan dibakar nanti jadi masalah. Ambil, simpan, tanam, agar tidak bikin heboh,” kata Wiranto.
“Kemudian yang menolak Pancasila itu kita anggap menjadi lawan kita, bukan warga negara Indonesia. Karena kalau tidak suka Pancasila maka pergi dari Indonesia, banyak tempat kosong di kutub utara, kutub selatan, di sana bisa mendirikan paham baru, tapi jangan bikin di Indonesia,” sambungnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam,  Arief P Moekiyat mengatakan, bahwa Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 ini dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi. Kedua, internalisasi nilai-nilai dasar bela negara. Ketiga, aksi gerakan.
“Kita ini sekarang baru masuk tahap pertama, namun selanjutnya kita berharap secara beriringan, kita bisa masuk ke tahap internalisasi yang meliputi tentang terbangunnya urgensi bela negara serta terbangunnya nilai-nilai dasar bela negara, ” kata Arief.
Menurut Arif, hal itu merupakan indikator keberhasilan tahap internalisasi, sebagaimana telah ditekankan Menko Polhukam bahwa masyarakat harus mempunyai rasa memiliki. Arief mengatakan, ketika memasuki tahap ketiga yaitu aksi gerakan, maka seluruh kementerian,  lembaga, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder secara sistematis, terstruktur, terstandarisasi dan massif, melakukan bela negara di berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.
“Rencana aksi bela negara ini dapat mengikut sertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan, dan tentu saja harus dilakukan sesuai dengan modul-modul yang ditetapkan oleh Sekjen Wantannas. Kita harapkan peran kementerian dan lembaga menciptakan suasana bela negara, dan saya optimis sesuai dengan komitmen kita semua maka Insya Allah kita bisa melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 ini,” kata Arief.
Hadir dalam acara tersebut, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Mayjen Doni Monardo, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, para Dandim, Kasiterrem dan Pasiterdim se-Kodam V/Brawijaya, perwakilan Polda Jawa Timur, para Kakesbangpol, dan Ormas Kepemudaan.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.