Perlunya Perlindungan Lansia yang Responsif Gender

Yovie Wicaksono - 24 August 2018
Foto : (kbk

SR, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengatakan, lansia belum diberi prioritas dan diberdayakan secara optimal di Indonesia. Lansia perempuan merupakan kelompok yang berpotensi tinggi mengalami diskriminasi ganda karena statusnya sebagai perempuan dan sebagai kelompok lanjut usia. Ironisnya lagi, hingga kini belum ada model lanjut usia yang responsif gender di Indonesia.

Terkait dengan hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus berupaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi agar lansia terlindungi hak – haknya. Upaya tersebut dilakukan melalui alternatif pembentukan model perlindungan lansia yang responsif gender kepada Mitra Daya Setara (MDS) KPP yang dikemas dalam bentuk diskusi dan sosialisasi.

“Menjadi catatan penting bagi kita, yakni bagaimana dari sekarang, kita harus memperhatikan lansia. Harapan kami, model yang ada nantinya dapat digunakan pemerintah dalam membuat kebijakan. Upaya ini sekaligus menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak perempuan lansia, serta berusaha memenuhi kesejahteraan mereka,” kata Yohana dalam siaran pers yang diterima Super Radio, Jumat (24/8/2018).

Yohana menambahkan, intervensi kebijakan perlindungan lansia perlu dilakukan sejak dini, terlebih jumlah lansia diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2035 menjadi 15,77% atau 48 juta jiwa. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisasi lonjakan jumlah lansia yang tidak produktif di masa yang akan datang.

“Kebanyakan waktu lansia di Indonesia dihabiskan untuk menjaga cucu-cucu. Padahal mereka harusnya menikmati masa-masa kebahagiaan mereka dan bukan berarti berhenti produktif. Di banyak negara maju, lansia sangat diperhatikan. Mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan. Model pemberdayaan ini yang harus kita adopsi bagi para lansia,” ujar Yohana.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R Danes, kebijakan perlindungan lansia merupakan salah satu prioritas agar tingkat kesejahteraan penduduk lansia, termasuk perempuan lansia dapat ditingkatkan. Melindungi lansia dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan memberi perhatian khusus kepada perempuan lansia. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.