Peringati Hari Buruh Sedunia, Sejumlah Buruh Lakukan Aksi di Surabaya

Petrus - 1 May 2018
Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menemui buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur jalan Pahlawan (foto : Humas Pemprov Jawa Timur)

SR, Surabaya – Ribuan buruh dari berbagai elemen di Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Surabaya, dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei. Aksi massa buruh dilakukan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, serta di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Soerjo, Surabaya.

Persoalan upah layak masih menjadi isu utama yang disuarakan para buruh, karena masih banyak buruh dan pekerja yang menerima upah jauh di bawah ketentuan atau UMK. Selain itu para buruh juga menyoroti disparitas upah antar daerah yang terlalu jauh, seperti antara daerah di ring 1 dengan di luar ring 1.

“Upah buruh masih banyak yang jauh dari kata layak, buruh masih banyak yang bekerja tanpa kejelasan status, kebanyakan masih kontrak, tidak ada jaminan untuk kedepannya,” seru salah seorang orator dari atas mobil komando.

Para buruh juga menyoroti ancaman masuknya tenaga kerja asing, yang dianggap akan menggusur sektor-sektor yang dikerjakan oleh pekerja lokal.

“Cabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, karena itu tidak berpihak kepada buruh,” ujar buruh dalam oratornya.

Isu kebebasan berserikat juga disuarakan dalam orasi para buruh, serta berbagai persoalan yang terjadi di tanah air, terutama terkait perekonimian bangsa. Selain buruh, aksi memperingati May Day ini juga diikuti aksi dari sejumlah wartawan dari Aliansi Jurnalis Indenden (AJI) Surabaya, yang mendorong upah layak jurnalis, kebebasan berserikat bagi jurnalis, serta beberapa tuntutan yang lain.

Di Jalan Pahlawan, aksi buruh langsung ditemui Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menjanjikan akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang PP 78 Tahun 2015, karena disparitas upah memang cukup tinggi antara kota besar dengan kota pinggiran.

“Pemprov Jawa Timur sejak 2011-2012 sudah merumuskan UMSK tersebut, karena penerapannya akan menjadikan disparitas  antar daerah semakin jauh,” kata Soekarwo.

Sedangkan terkait tenaga kerja asing, Soekarwo menegaskan bahwa tenaga kerja asing diperbolehkan asal memiliki keahlian yang tidak dimiliki tenaga kerja lokal.

“Yang ahli tidak ada masalah, yang unskill jangan masuk,” tegas Soekarwo.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.