Penyitaan Buku Ancam Kebebasan Berekspresi dan Hak Atas Informasi

Fena Olyvira - 16 January 2019
Komando Distrik Militer 0809 Kediri Mengamankan Ratusan Buku Tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sejumlah Toko Buku di Kediri pada Rabu, 26/12/2018). Foto : Istimewa)

SR, Surabaya – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan operasi penyitaan buku-buku yang dilakukan aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan secara sepihak tanpa putusan hukum, di Padang Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur, dalam sebulan terakhir merupakan bentuk pelanggaran hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berekspresi yang telah dijamin dalam Pasal 28 E dan Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945.

Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan menilai, pembiaran razia dan penyitaan buku ini juga mengancam demokrasi di Indonesia, sebab aparat negara yang semestinya memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat atas informasi, justru menjadi perampas kedua hak masyarakat tersebut.

“Bagi pemilik toko buku, razia dan penyitaan buku yang dilakukan aparat gabungan tersebut telah membuat trauma. Hal tersebut dilontarkan oleh istri pemilik toko buku di Padang. Bahkan ia menyebut akan menutup toko dan melelang seluruh buku-buku yang ada di tokonya,” ujar Manan dalam rilis yang diterima Super Radio, Selasa (15/1/2019).

Manan berpendapat, sebaiknya aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan menghentikan proses penyitaan buku-buku di berbagai daerah dan segera mengembalikan buku-buku yang disita ke pemilik buku, sekaligus mengevaluasi personelnya yang merazia dan menyita buku tanpa proses pengadilan dan kajian terlebih dahulu.

Sekedar Informasi, aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan secara sepihak menyita buku-buku dari 2 lokasi yakni Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur dalam sebulan terakhir dengan tudingan tanpa putusan hukum bahwa buku-buku itu mengajarkan komunis.

Di Padang, aparat menyita 6 eksemplar dari 3 buku di sebuah toko pada Selasa (8/1/2019) lalu. Sedangkan di Kediri, aparat menyita lebih dari 100 buku dari 2 toko, Selain itu aparat juga menyita buku-buku di Gramedia Tarakan, Kalimantan Utara pada hari yang sama dengan kejadian di Padang.

Dasar yang dijadikan aparat gabungan untuk melakukan razia dan penyitaan buku-buku itu adalah TAP MPRS nomor XXV tahun 1966.

Penyitaan buku-buku ini dilakukan tanpa proses pengadilan seperti yang diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan pada tahun 2010. Buku-buku tersebut kini sudah dibawa ke Jakarta untuk diteliti untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran TAP MPRS nomor XXV tahun 1966, yang melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.