Pengungsi Syiah Sampang Minta Dipulangkan ke Kampung Halaman

Petrus - 1 March 2018
Ustad Iklil Almilal, perwakilan warga Syiah Sampang, meminta pemerintah memulangkan mereka ke kampung halaman(foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Warga Syiah Sampang yang kini menjadi pengungsi di rumah susun Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, menegaskan keinginannya untuk kembali pulang ke kampung halaman. Menurut perwakilan warga Syiah Sampang, Iklil Almilal, keingunan untuk pulang ke kampung halaman merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang. Pengungsi menolak munculnya wacana relokasi ke tempat lain, yang malah menjauhkan mereka dari tanah kelahiran di Sampang Madura.

“Kami tetap, bagi kami kepulangan itu harus, jadi kami tidak akan mau direlokasi, karena kenapa dulu kami tidak mau juga dipindahkan dari GOR Sampang ke Sidoarjo, karena dengan semakin jauhnya kami dari kampung halaman maka situasi itu semakin dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak ingin ada kedamaian di Sampang,” terang Iklil.

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke enam warga Syiah Sampang terusir dari rumah dan kampung halamannya, pasca terjadinya konflik pada akhir 2011 lalu. Warga Syiah Sampang juga telah empat tahun menempati rumah susun di Sidoarjo sebgai pengungsi.

Rencana pemerintah daerah merelokasi mereka ke Benowo, Surabaya, maupun ke luar pulau sebagai untuk transmigrasi, mendapat penolakan dari warga Syiah Sampang. Iklil Almilal mengaku didekati oleh aparat sipil pemerintahan setempat untuk bersedia direlokasi. Namun pihaknya hanya ingin kembali pulang, ke Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, dimana warga setempat sebenarnya telah menerima dan tidak mempermasalahkan bila mereka ingin pulang.

“Faktanya, sekarang di kampung, masyarakat itu saling berkunjung, bahkan teman-teman pulang sampai satu minggu, sepuluh hari di kampung tidak ada masalah, tapi kenapa kami tidak bisa pulang. Dengan kondisi kami nanti, ada istilah relokasi, maka itu akan disimpulkan bahwa penolakan tetap ada di masyarakat, padahal itu tidak ada,” kata Iklil.

Iklil berharap pemerintah mendengarkan aspirasi warga Syiah Sampang, yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Pemimpin di Jawa Timur diharapkan berniat baik denganmau memulangkan mereka sebagai upaya penyelesaian masalah, serta menjamin kejadian yang sama kembali terulang.

“Harapan kami, siapa pun nanti yang terpilih jadi pemimpin di Jawa Timur, selesaikan permasalahan ini, dan janganlah terjadi lagi dengan alasan apa pun, agama, paham atau ras, jangan terjadi lagi. Cukuplah Sampang jadi yang terakhir seperti itu. Karena dengan kondisi keberadaan pengungsi juga akan jadi beban pemerintah juga, anggaran besar terbuang percuma, dan ini masalah malah semakin berlarut-larut,” tutur Iklil.

Sementara itu dosen sekaligus Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menjunjung tinggi hukum dan hak asasi setiap manusia, termasuk dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Human right itu for all, hak asasi itu untuk semua. Jadi mereka harus tegas, punya keberpihakan sebagaimana mandat konstitusi, bahwa jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dijamin oleh konstitusi,” kata Herlambang.

“Mereka harus punya kesungguhan, komitmen, political will itu bukan sekedar ucapan, mereka harus memberikan ruang hidup bersama tanpa diskriminasi, dan itu harus jelas upaya proses maju di dalam menjamin rasa aman itu,” imbuhnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Fatkhul Khoir mengungkapan, berlarutnya persoalan warga Syiah Sampang bergantung dari keberanian dan niat baik pemerintah untuk mencabut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 Tahun 2012 terkait Ajaran Aliran Sesat, serta SK Gubernur Jawa Timur nomor 188 Tahun 2011 tentang Pelarangan Jemaat Ahmadiyah. Bila Pemerintah Provinsi Jaw Timur tidak mampu menangani, maka Pemerintah Pusat wajib mengambil alih peneyelesaian masalah ini.

“Kalau memang pemerintah daerah dianggap tidak cukup mampu untuk mengambil alih dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, terutama kasus teman-teman Syiah Sampang, pemerintah pusat harus turun tangan untuk mengambil alih penyelesaian masalah ini. Pergub dan SK Gubernur ini akan terus menjadi ganjalan bila tidak segera dicabut,” tandasnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.