Pengawasan UNBK Menggunakan CCTV Diapresiasi Gubernur

Petrus - 2 April 2018
Gubernur Jawa Timur Soekarwo memantau pelaksanaan UNBK melalu monitor kamera CCTV (foto : Humas Pemprov Jawa Timur)

SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMK, di di SMKN 2 Surabaya, Jalan Tentara Genie Pelajar 26, Petemon, Surabaya, Senin (2/4/2018). Pada sidak yang dilakukannya, Soekarwo mengapresiasi pengawasan UNBK melalui kamera pengawas atau CCTV, sebagai upaya menghadirkan ujian yang jujur dan berkualitas.

“UNBK di Jatim tahun ini sudah 100 persen, namun menariknya pengawas justru berada di luar, dan siswa hanya diawasi oleh CCTV. Ini bentuk kreatifitas yang sangat bagus, dan membuktikan semangat kejujuran dalam pelaksanaan UNBK,” kata Soekarwo.

Ujian Nasional (UN) menurut Soekarwo, sangat penting dijalankan meski bukan penentu kelulusan. UN dapat dijadikan instrumen pemetaan kualitas pendidikan di masing-masing daerah di Jawa Timur, terlebih sejumlah sekolah kedinasan masih menggunakan nilai UN sebagai standar penerimaan, seperti Akpol dan Akmil.

Soekarwo mengaatakan, sampai saat ini UN masih menjadi sarana evaluasi proses pembelajaran atau transfer knowledge, yang telah dilakukan di sekolah. Selain untuk mengetahui kualitas siswa, juga untuk mengetahui kualitas guru maupun penilaian metode dikdaktiknya.

“Melalui UN kita akan mengetahui kualitas pendidikan di Jatim, apakah diatas rata-rata, rata-rata, atau justru di bawah rata-rata,” terang Soekarwo.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rachman mengatakan, pelaksanaan UNBK 100 persen pada tahun ini di Jawa Timur adalah tahun kedua. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kesiapan pelaksanaan UNBK, terkait jaminan pasokan listrik yang tersedia maupun genset sebagai cadangan, maupun koneksi internet yang lancar.

“Masing-masing sekolah juga memiliki server cadangan, sehingga ketika server utama putus akan otomatis terkoneksi ke server cadangan,” ujar Saiful Rachman.

Mengenai kebutuhan komputer pada tahun 2017 lalu, Pemprov Jawa Timur telah melakukan pengadaan 4.000 komputer menggunakan dana APBD dan APBN.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.