Pengamat Politik UMM : Waspadai Kasus e-KTP Menjadi Gorengan Isu di Tahun Politik

Wawan Gandakusuma - 16 December 2018
Foto : (Ilustrasi)

SR, Surabaya, Jakarta – Kasus tercecernya ribuan e-KTP yang ditemukan di Duren Sawit, Jakarta, dan juga di daerah lain baru-baru ini menjadi perbincangan ramai di ranah publik. Menanggapi adanya dugaan bahwa tercecernya ribuan e-KTP bagian dari tindak kecurangan yang tersistematis jelang Pemilu 2019, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Wahyudi Winaryo mengatakan, setiap peristiwa kecil atau besar di tahun politik bisa jadi digoreng untuk kepentingan politik tertentu. Publik, kata Wahyudi Winaryo, harus bisa berpikir jernih sekaligus meliterasi diri, menyaring mana informasi faktual dan mana informasi hoax.

“Masyarakat harus bisa waspada dan berpikir jernih tentang segala hal yang terekspos. Termasuk persoalan jual beli blanko e-KTP, ribuan e-KTP yang tercecer, saya kira masyarakat bisa menyaring ekspos persoalan politik di media sosial itu,” ujar Wahyudi.

Mengenai reaksi dari DPR-RI yang akan mengundang Kemendagri menjelaskan tentang persoalan terbaru KTP elektronik, akademisi yang juga aktif menulis di berbagai media ini memandang, bahwa itu langkah yang baik agar kasus ini menjadi semakin terang-benderang.

“Dewan menggunakan mekanisme di lembaga legislasi itu saya kira bagus, supaya rakyat juga bisa mendapatkan informasi yang cukup, siapa yang melakukan dan motifnya apa,” tukas Wahyudi Winaryo.

Oleh sebab itu, ditambahkannya, setiap isu politik yang cenderung mengarah ke kegaduhan, perlu disikapi secara hati-hati dan tidak membabi-buta oleh masyarakat.

“Kita tidak boleh membiarkan Indonesia menjadi ajang bagi proxy war. Kita tentu lebih cinta Indonesia damai. Kita lebih cinta pesta demokrasi 2019 berlangsung sesuai dengan aturan dan etika kita sebagai bangsa timur,” tandas Wahyudi Winaryo, ketika dihubungi Superradio via telepon.

Perlu diketahui sebelumnya, permasalahan banyaknya jumlah KTP Elektronik kadaluwarsa yang tercecer dan kini spekulasi isunya mencuat, diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.

“Kami tunggu hasil penyidikan tuntas dari polisi. Kalau saya melihat ada indikasinya ada unsur (politik) di sana walau itu e-KTP sudah kedaluwarsa. Sudah ada (investigasi internal), kami nggak mau dahului polisi,” ujar Mendagri saat ditemui para jurnalis di Jakarta, Sabtu (15/12/2018). (wg/*red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.