Penembakan di Papua Bukanlah Aksi Spontanitas

Yovie Wicaksono - 5 December 2018
Jalur Trans Papua. Fpto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Pengamat Intelijen dan Terorisme dari The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya berpendapat bahwa aksi penembakan  yang dilakukan kelompok separatis OPM kepada 31 pekerja PT Istaka Karya saat pengerjaan proyek Trans Papua, Minggu (2/12/2018), bukanlah aksi spontanitas, melainkan sudah di rencanakan untuk mencapai target-target kepentingan mereka.

“Bisa jadi aksi brutal dan terorisme yang OPM lakukan adalah pesan kepada pemerintah Indonesia dan publik bahwa mereka masih eksis dan terus bergerilya melakukan perlawanan,” ucap Harits dalam keterangan tertulisnya yang diterima Super Radio, Rabu (5/12/2018).

Harits menambahkan, pelaku memilih momentum sekitar 1 Desember sebagai hari penting bagi perjuangan mereka. Sebagaimana dibeberapa kota seperti Surabaya, komponen atau anasir dari kelompok separatis OPM melakukan unjuk rasa menuntut kemerdekaan pada Sabtu (1/12/2018).

Dari kejadian tersebut, publik menunggu ketegasan dan keseriusan pemerintah Jokowi untuk menumpas ancaman aktual dalam wujud teroris separatis yang beroperasi di wilayah Papua dan seluruh sayap underbownya yang gerak senyap diberbagai instansi dan wilayah di Indonesia.

Selain itu, Harits berpendapat bahwa pemerintah perlu transparan menjelaskan kepada publik mengenai alasan kelompok separatis OPM dilabeli sebagai kelompok kriminal bersenjata/kelompok kriminal sipil bersenjata (KKB/KKSB).

“Karena orang yang cermat dalam masalah ini tentu paham, bahwa pelabelan tersebut ada konsekuensinya baik pada aspek  politik, hukum, isu HAM, aspek penindakan oleh siapa dan seperti apa, bahkan juga masuk di ranah nomenklatur anggaran,” tambah Harits.

Di sisi lain juga terkait sikap dunia internasional atas penanganan teroris separatis OPM oleh pemerintah Indonesia. Dan Independensi Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan di uji dalam kasus ini.

Terlebih aksi teror dari kelompok teroris separatis kerap terjadi dan mengakibatkan adanya korban yang tidak hanya dari  aparat TNI/Polri tapi juga masyarakat sipil telah menjadi target mereka.

Oleh karena itu diharapkan adanya tindakan tegas, taktis dan strategis yang segera di gelar oleh pemerintah dengan dukungan politik dari parlemen. Sehingga ada keputusan politik yang terukur demi menjaga segenap tanah dan tumpah darah warga negara Indonesia dari rongrongan separatisme.

Harits juga berpesan, demi menjaga dan mewujudkan kedaulatan NKRI, pemerintah tidak boleh mentolerir ancaman aktual yang datang dari teroris separatis.

“Pemerintah jangan hanya sibuk pada ancaman-ancaman asumtif tapi tidak kelihatan sigap terhadap ancaman aktual yang sudah jelas-jelas banyak menimbulkan korban nyawa bahkan mengoyak rasa aman dan ketentraman masyarakat luas di wilayah Papua.” tambah Harits. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.