Pendekatan Indonesia Sentris Bertujuan Menciptakan Keadilan dan Pemerataan

Yovie Wicaksono - 27 November 2018

SR, Surabaya – Kebijakan dan orientasi pembangunan yang bertumpu pada keadilan sosial dan pemerataan, menjadi kunci bagi Indonesia untuk melangkah lebih maju dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh tanah air. Pengerjaan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah di tanah air telah menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, sehingga memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi di masa depan.

Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara yang mengalami peningkatan populasi penduduk. Anak muda akan mendominasi jumlah populasi beberapa tahun ke depan, yang disebut bonus demografi.

Namun, kesempatan menerima bonus demografi tidak bisa diterima begitu saja. Indonesia mesti membuka, merancang, dan menyiapkan bekal khusus untuk memperkuat barisan anak muda melalui SDM.

Kebijakan itu diuraikan secara gamblang oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, saat menjadi pembicara dalam ‘Solidaritas untuk Indonesia Lebih Baik’ di Grand City Mall & Convex Surabaya, Minggu (25/11/2018), di hadapan kurang lebih 5.000 warga Jawa Timur yang terdiri dari para pengusaha, karyawan, dan pelaku bisnis lainnya.

Moeldoko juga memaparkan beberapa keunggulan yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti pembangunan infrastruktur dan keadaan ekonomi.

“Pemerintah saat ini membangun dengan pendekatan Indonesia Sentris, bukan lagi Jawa Sentris atau Sumatera Sentris. Hampir semua pembangunan infrastruktur telah disamaratakan, seperti misalnya pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, jembatan, dan seterusnya,” kata Moeldoko.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, Presiden Joko Widodo telah bekerja keras untuk menjaga di tengah korporasi ekonomi dunia.

”Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,5 persen, tetapi Indonesia masih mampu menjaga dan menumbuhkan 5,17 persen,” tegasnya.

Terkait inflasi Indonesia yang masih terbilang cukup bagus, pada akhir pemerintahan nanti akan diselesaikan 3,5 persen. Apabila inflasi tidak dapat diimbangi, maka akan berpengaruh pada harga pangan dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

“Pemerintah bahkan sering turun tangan sendiri, untuk melihat harga pasar sekarang berapa dengan melakukan survei di lapangan,” tegas Moeldoko.

Moeldoko juga mengajak seluruh orang yang hadir untuk selalu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ia menekankan pentingnya stabilitas politik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, dengan belajar dari negara-negara lain yang mengalami konflik seperti Afghanistan, Irak, Suriah, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga memaparkan, mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

“Presiden Joko Widodo sudah memaparkan suatu pandangan atau visi yang disebut Making Indonesia 4.0,” kata Airlangga Hartarto.

Sedangkan, Dato Tahir menjelaskan bagaimana orientasi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, ikut membantu dan mendorong para pengusaha untuk mengoptimalkan perannya.

“Saya sudah berkeliling ke mana-mana, ke hampir segala tempat di seluruh dunia. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk berusaha dari pada Indonesia. Indonesia memiliki segala-galanya, termasuk keramah tamahan yang menjadi modal utama,” paparnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.