Pemprov Jawa Timur Sikapi Serius Penanganan KLB Difteri

Petrus - 17 January 2018
Gubernur JawaTimur Sorkarwo, Sekjen Kementerian Kesehatan membuka Rapat Koordinasi Pemantapan Outbreak Reponse Imunisation Difteri se-Jawa Timur (foto : Humas Pemprov Jawa Timur)

SR, Surabaya – Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Indonesia. KLB Difteri ini menjadi anomali bagi Jawa Timur, meski provinsi ini telah memperoleh capaian ekonomi yang tinggi dan berbagai prestasi tingkat nasional.

“Saya sedih melihat hal ini, sebuah anomali ketika berbagai hal yang baik terjadi di Jatim, misalnya pendapatan masyarakat yang meningkat tajam dan berbagai fasilitas kesehatan tersedia, tapi ada hal lainnya yang membuat kaget kita, yakni permasalahan penyakit difteri ini,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Rabu (17/1/2018).

Ekonomi Jawa Timur yang bagus, ditandai pula dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, diantaranya 371 rumah sakit, 961 puskesmas dari 661 kecamatan yang ada, puskemas pembantu sebanyak 2.668, pondok kesehatan sebanyak 3.213, serta polindes 4.711 buah.

Soekarwo mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur, serius menangani KLB Difteri ini.

“Posisi kita dalam KLB penyakit difteri. Mari kita bergerak bersama menangani difteri,” ujarnya.

Pemprov Jawa Timur mengalokasikan anggaran Outbreak Response Immunization (ORI) dengan 82 persen untuk operasional, sesuai kebutuhan kabupaten/kota. Total kebutuhan anggaran untuk menangani difteri diperkirakan sebanyak Rp. 98 milyar, dengan pembiayaan sharing antara Pemprov sebesar Rp. 49 milyar, dan sebesar Rp. 49 milyar lainnya menjadi tanggungan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sasaran penggunaan anggaran ORI tersebut ditujukan untuk 38 kab/kota di Jatim, dengan target sebanyak 10.717.765 orang, yakni usia 1-19 tahun. Imunisasi diberikan sebanyak tiga kali, dengan interval pemberian 5 bulan.

“Seluruh anak di Jatim usia 1-19 tahun untuk diimunisasi semuanya. Mereka yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin imunisasi ORI,” kata Soekarwo.

Pemberian imunisasi massal, kata Soekarwo, sebagai respon atas KLB Difteri agar tidak sampai meluas.

“Pelaksanaan imunisasi ini harus benar-benar dikontrol, diberikan selama tiga kali. Dengan demikian, penanganan difteri ini bisa dilakukan dengan tuntas,” ujarnya.

Di Jawa Timur, kasus Difteri tertinggi terjadi di Sampang, Gresik, Nganjuk, Pasuruan, Surabaya, yakni kasus lebih dari 21 penderita. Sementara itu, daerah dengan kasus antara 10-20 penderita berada di Bojonegoro, Sidoarjo, Jombang, Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Lumajang, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Untung Suseno Sutarjo mengatakan, KLB Difteri hampir terjadi pada 30 provinsi pada tahun 2017. Sedangkan pada awal tahun 2018, kasus baru mengalami penurunan.

“Saat ini hanya 5 provinsi yang masih terdapat kasus difteri,” ujar Untung.

Bila setelah dua kali masa inkubasi atau dua minggu tidak ada lagi kasus baru di suatu daerah, maka KLB dinyatakan berhenti. Penanganan Difteri yang sangat krusial adalah pencegahan melalui imunisasi di setiap daerah.

Prof Ismudianto SpaK menjelaskan, penyakit Difteri disebabkan bakteri bakteri Coryne dan telah lama berada di beberapa negara termasuk Indonesia, yang cakupannya cukup tinggi. Penyakit yang ditandai dengan adanya membran di beberapa bagian tubuh seperti tenggorok, telinga hidung, dan vagina ini menular lewat percikan ludah penderita langsung.

“Ketika merasakan tubuh tidak enak, demam, dan tenggorokan terasa sakit, disarankan menggunakan masker,” ujarnya.

Bakteri ini tidak seperti virus influenza yang ada diudara, tapi melalui percikan ludah penderita, yang oleh karena itu di rumah sakit akan diisolasi untuk menghindari penularan. Bila membran terjadi di tenggorok dan menutupinya, maka akan dilakukan pembukaan lubang di tenggorok penderita agar biasa bernafas. Pada tingkat berat, maka bisa terjadi pendarahan di panca indera.

Toksin atau racun yang dihasilkan bakteri ini menjadikan kelumpuhan pada kaki, tangan, ginjal dan jantung. Istirahat sekitar dua minggu menjadi rekomendasi dokter agar pasien cepat sembuh.

“Penyakit ini ada obatnya, yang jika terkena obatnya seharga Rp. 20 juta. Oleh karena itu, pencegahan, yakni melalui imunisasi adalah yang terbaik,” tandasnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.