Pemprov Jatim Siapkan Skema Penanganan Pengungsi Longsor Ponorogo

Petrus - 3 April 2017
Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan keterangan pers di Gedung Negara Grahadi, terkait penanganan longsor di Ponorogo (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan akan mendampingi dan memfasilitasi penanganan bencana tanah longsor, yang melanda Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pihaknya telah meminta Bupati untuk menghitung biaya yang dibutuhkan oleh para pengungsi, untuk memberikan bantuan jaminan hidup.

“Terkait bantuan jaminan hidup bagi pengungsi, ini masih bisa kami tangani. Semua bantuan diurusi BPBD dan yang meninggal akan mendapat santunan 10 juta rupiah,” kata Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi, Senin (3/4/2017).

Terkait antisipasi bencana longsor susulan atau longsor di tempat lain, Soekarwo meminta BPBD dan Pemkab Ponorogo mewaspadai bila hujan deras dan banjir besar datang lagi. Hal ini dikhawatirkan akan membahayakan kawasan di bagian bawah lokasi yang longsor.

“Tanah di bawahnya juga berbahaya, sehingga warga yang ada di bawah juga harus dipikirkan. Kami terus diskusi dengan Bupati, juga dengan BPBD terkait skenarionya bila terjadi hujan deras lagi,” katanya.

Kejadian longsor di Desa Banaran, Ponorogo, diduga karena bukit di bagian atas ditanami tanaman yang tidak memiliki akar tunjang yang kuat seperti jahe, sehingga ketika hujan deras turun, tanah di atas tidak kuat menahan air yang kemudian menyebabkan longsor.

“Kami akan minta bantuan Perhutani, apa tanaman yang kira-kira sebanding dengan jahe keuntungannya, tapi punya akar yang kuat. Misal ditanami sengon, di bawahnya baru ditanami jahe,” kata Soekarwo.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan segera membangunkan rumah sementara bagi para pengungsi untuk merelokasi dari lokasi bencana, sambil menunggu proses berikutnya. Lokasi tanahnya akan dicarikan oleh Bupati, dan bangunannya akan dibuatkan oleh Pemerintah Provinsi.

“Selanjutnya relokasi ini akan dibantu oleh teman-teman dari Zeni TNI AD dan Kepolisian,” lanjut Soekarwo.

Hingga saat ini, proses evakuasi terus dilakukan dengan mengerahkan enam alat berat berupa ekskavator dari total sepuluh yang dibutuhkan. Proses evakuasi ini juga sangat tergantung cuaca, sehingga bila hujan deras, proses ini hanya bisa berlangsung efektif selama enam jam.

Terkait pencarian korban, Soekarwo menegaskan bahwa proses pencarian akan dilakukan sampai korban ditemukan.

“Berdasarkan pertimbangan tokoh adat, proses akan terus dilakukan sampai semua korban ditemukan,” katanya.

Dari hasil kunjungan ke lokasi bencana Minggu (2/4/2017) sore, Soekarwo menyebut jumlah pengungsi yang berada di rumah Kepala Desa saat sekitar 30 Kepala Keluarga (KK). Proses pendampingan pengungsi akan terus dilakukan Pemprov Jatim, salah satunya dengan melatih dokter-dokter Puskesmas yang didampingi tim dari RSUD dr. Soetomo dan RSUD. Soedono Madiun, terutama yang terkait pemulihan psikologis pasca bencana.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengundang Badan Geologi Nasional serta perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Geologi, seperti UGM dan ITS, untuk memetakan wilayah tipe A di Jatwa Timur yang rawan bencana.

“Pemetaan ini dilakukan untuk segera bisa memindahkan dan merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan ke tempat yang lebih aman,” tandas Soekarwo.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.