Pemprov Jatim Keberatan Pemberlakukan Pajak UMKM Daring

Fena Olyvira - 23 January 2019
Ilustrasi.

SR, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah mengirimkan surat keberatan atas rencana pemberlakukan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daring/online, ke Kementerian Keuangan.

“Kami sudah kirim surat terkait hal itu. Artinya keputusan harus dihapus dengan keputusan,” kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo kepada Antara di Surabaya, Rabu (23/1/2019).

Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo mengatakan, total UMKM di Jawa Timur sendiri saat ini mencapai 13,1 juta dari total 66 juta secara nasional, dan yang sudah masuk daring sebanyak 1.294 Industri Kecil Menengah (IKM) ditambah 900 ribu yang berkontribusi terhadap warung.

Bahkan, Pemprov Jatim menargetkan sebanyak 27 ribu UMKM di Jatim akan masuk pasar digital pada 2019, sehingga dibutuhkan kemudahan dalam prosesnya.

Untuk mencapai target itu, Pemprov Jatim menyiapkan Warung Digital sebagai langkah mendorong potensi UMKM agar terus berkembang.

UMKM di Jatim mempunyai kontribusi yang tinggi pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, dan secara nasional, kontribusi di Jatim mencapai 20 persen, nomor dua setelah DKI Jakarta.

Sementara itu, rencananya pemerintah akan menerapkan aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengharuskan pelaku UMKM yang sudah e-commerce mambayar pajak.

PMK 210 itu tentang perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang mulai efektif pada April 2019 mendatang. Para pedagang online nantinya berkewajiban untuk membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet, dengan catatan, omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar pertahun. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.