Pemerintah Seriusi Kasus Perkawinan Usia Dini dan Kekerasan Terhadap Anak

Petrus - 24 July 2018
Anak-anak seharusnya bermain dan terbebas dari kerawanan kekerasan terhadap anak dan perkawinan usia dini (foto : Istimewa)

SR, Surabaya – Forum Anak Nasional 2018 mengajak anak Indonesia mampu menjadi pelopor dan pelapor, dalam rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan anak, maupun Konvensi PBB untuk Hak Anak. Hal ini berkaitan dengan masih maraknya kasus kekerasan maupun kejahatan yang melibatkan atau mengorbankan anak.

Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny Rosalin mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional 2018 yang mengangkat tema Bakti Anak Untuk Negeri, diharapkan menjadi momentum bagi anak untuk berani berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta agen perubahan yang membawa pada kebaikan masyarakat dan bangsa.

“Jadi tahun ini kita punya tema, Bakti Anak Untuk Negeri, jadi anak-anak yang sudah kita bina dan kita tingkatkan kapasitasnya, mereka harus berperan sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor artinya anak-anak harus berperan sebagai agent of change, agen perubahan. Dan pelapor, mereka bisa melaporkan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang menimpa mereka atau teman sebayanya,” kata lenny Rosalin.

Lenny mengatakan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia, seperti pemenuhan hak administratif identitas anak berupa akte kelahiran, pemenuhan kesehatan dan gizi anak, terlindunginya anak dari bahaya rokok, hingga pemenuhan hak pendidikan anak dan perlindungan anak dari kerentanan lainnya.

“Kalau kita lihat di indikator-indikatornya, memang ukuran-ukuran tadi, misalnya akte (kelahiran), perkawinan anak, kesehatan, masalah gizi, stunting, ASI ekslusif, kawasan tanpa rokok, iklan promosi sponsorship rokok, pendidikan, isu-isu perlindungan khusus lainnya,” kata Lenny.

“Jadi, kita ini bekerja untuk anak harus terintegrasi, harus holistik, dan harus berpikir jangka panjang, bahwa anak-anak kita ini, SDM kita ke depan, 87 juta anak Indonesia, mereka yang akan meneruskan kita, sepertiga dari total penduduk,” imbuhnya.

Perkawinan anak dibawah umur menjadi salah satu perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dimana pemerintah melakukan advokasi dan edukasi terhadap anak serta keluarganya.

“Kami melakukan advokasi kepada keluarga tentang parenting, kemudian kepada lembaga-lembaga, seperti lembaga kesehatan kan juga memberikan dispensasi untuk rekomendasi kesehatan apakah dia boleh menikah atau tidak. Sementara, Kementerian Agama melalui Pengadilan Agama. Jadi, semua pihak yang berkaitan dengan isu perkawinan anak ini harus kita edukasi,” kata Lenny.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga masih marak dijumpai di sejumlah daerah di Indonesia, yang dialami anak laki-laki maupun anak perempuan. Plt. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Sri Danti Anwar mengatakan, edukasi dan pendampingan terhadap anak yang rentan akan terus dilakukan, sebagai upaya menekan angka kejahatan seksual pada anak, yang dipengaruhi pula oleh kemajuan teknologi informasi serta bebasnya pergaulan anak masa kini.

“Usia 13 sampai 17 tahun itu sebetulnya yang banyak korban itu anak laki-laki, tapi untuk 18 smapai 24 itu anak perempuan. Intinya, kasus-kasus kejahatan kalau kita lihat dari laporan Pusat Layanan Terpadu itu, setiap daerah itu pasti ada kasus kejahatan seksual terhadap anak itu pasti ada. Jadi namanya kekerasan kan bukan hanya fisik ya, tapi ada kekerasan psikis juga itu banyak, kemudian kekerasan seksual itu juga, maupun juga penelantaran. Antara anak laki, anak perempuan itu sama-sama rentan sekarang, karena faktor perkembangan teknologi informasi juga, dan juga pergaulan-pergaulan yang ada di lingkungan mereka juga bisa memicu,” pungkasnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.