Pemerintah Sediakan 17,8 Triliun Untuk Daerah Perbatasan

Petrus - 8 March 2017
Menko Polhukam bersama sejumlah menteri menandatangani gerakan pembangunan terpadu kawasan perbatasan (foto : Superradio/ Niena Suartika)

SR, Natuna – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 17,839 triliun dari APBN 2017 untuk digunakan sebagai dana Pengelolaan Perbatasan Negara. Alokasi itu dibagi ke dalam 26 Kementerian dan lembaga, yang pelaksanaannya tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, pada acara Pencanangan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2017 di Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/3/2017), menyebut langkah ini sebagaibentuk komitmen pemerintah yang memberi perhatian khusus untuk pembangunan daerah perbatasan.

“Alokasi tersebut digunakan untuk konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan pokok atau kedaulatan pangan, dan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan,” terang Wiranto.

Disebutkan, seperti di Kepulauan Riau, melalui APBN dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,420 triliun oleh 18 Kementerian dan Lembaga, yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri.

Rinciannya, untuk Kabupaten Natuna dialokasikan sebesar Rp 444,943 milyar, Kabupaten Bintan dialokasikan sebesar Rp 116,239 milyar, Kabupaten Anambas sebesar Rp 159,232 milyar, Kabupaten Karimun sebesar Rp 123,009 milyar, dan Kota Batam sebesar Rp 201,341 milyar.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membangun Kepulauan Natuna sebagai salah satu basis kekuatan TNI terpadu, dengan mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara secara utuh. Pemerintah juga menetapkan Ranai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Wiranto mengatakan, di masa lalu, ada kesenjangan wilayah perbatasan di Indonesia dengan negara lain. Ada paradoks bahwa wilayah perbatasan Indonesia kumuh dan miskin, sedangkan di negara tetangga itu gemerlap.

“Presiden ingin membalik itu, bahwa wilayah perbatasan kita harus lebih hebat dari wilayah tetangga. Ada 7 pos lintas batas yang sudah selesai dan setelah selesai membanggakan betul. Artinya, kita jangan sampai membuat kondisi wilayah perbatasan kita lebih buruk dari negara lain,” kata Wiranto.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada kementerian teknis mengenai proyek pembangunan daerah perbatasan, harus sudah selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Sejauh ini, sudah ada 7 perbatasan yang sudah selesai dikerjakan.

“Natuna ini masuk di proyeksi 2017-2018, dan Pak Jokowi menargetkan 2018 akhir selesai, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. Kalau aspek sosial tahun ini akan dibangun pasar, kemudian puskesmas, beserta sekolahnya. Targetnya 3 tahun harus sudah selesai,” kataTjahjo Kumolo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono menargetkan, tahun depan akan membangun serta memperbaiki 15 jembatan di Kabupaten Natuna.

“Tahun 2018 kita programkan ada 15 jembatan yang akan kita bangun dan perbaiki,” pungkas Basuki.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.