Pemerintah Sederhanakan Persyaratan Pendanaan Pembangunan Rumah di NTB

Petrus - 15 October 2018
Warga berjalan di depan rumah yang roboh akibat gempa di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Selong, Lombok Timur, NTB . Foto : (Antara)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah melakukan rapat koordinasi terbatas untuk bisa menyelesaikan seluruh penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Hal utama yang dibahas mengenai pembangunan rumah.

“Kita melakukan rakor untuk mencari hal-hal yang menghambat pelaksanaan penanganan bencana itu, terutama dalam pembangunan rumah. Rumah-rumah masyarakat yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan kan memang sudah ada penanganan dari pemerintah,” ujar Menko Polhukam Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Wiranto mengatakan, sebelumnya diberitakan cukup banyak persyaratan untuk mencairkan dana sehingga bisa menghambat pembangunan rumah. Namun dalam rapat tadi disepakati bahwa, persyaratan yang sebelumnya ada 17 disederhanakan menjadi 3, dan bahkan bisa hanya satu persyaratan. Dijelaskan, persyaratan itu merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam sistem akuntabilitas keuangan.

“Tadi kita sepakati di sini bahwa persyaratan yang sebelumnya ada 17 persyaratan yang lembarannya sangat besar, sangat banyak yang mungkin sangat sulit untuk didapatkan oleh masyarakat, sudah kita bicarakan untuk kita sederhanakan tanpa mengurangi akuntabilitas. Maka pertama-tama hanya tinggal 3 persyaratan, terakhir tadi tinggal 1 persyaratan dengan catatan ada tahapan-tahapan berikutnya untuk verifikasi keabsahan, kebenaran dari laporan-laporan rumah rusak. Jangan sampai ada rumah yang rusak ringan bisa dihuni, mengatakan rusaknya berat. Ini di lapangan masih ada dan akan kita selesaikan dengan baik dengan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan, itu untuk di Nusa Tenggara Barat,” kata Wiranto.

Sedangkan untuk fasilitas umum, ia menegaskan sudah berjalan dan tidak ada masalah. Dari 700 fasum, sudah 600 yang terselesaikan, sehingga tinggal 100 yang masih tahap penyelesaian.

“Jadi tidak ada masalah, hanya masalah perumahan masyarakat yang sekarang sedang digarap, dan dengan adanya ini persyaratan yang disederhanakan, maka mudah-mudahan segera ada percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat,” kata Wiranto.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, persyaratan dana itu berkaitan dengan proses penyerahan dana perbaikan ke warga. Nantinya, pencairan dan akan dilakukan oleh perwakilan kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk.

“Yang mencairkan pokmas sehingga harus saya serahkan sebagai warga menyerahkan kepada pokmas, ini loh silahkan tolong dicairkan kebutuhan saya membeli ini, ini,” kata Basuki.

Diakui bahwa 17 persyaratan yang ada cukup panjang dan berbelit-belit, sementara para korban terdampak tidak bisa dibiarkan terlalu lama tinggal di pengungsian.

“Ada rumusannya, ada labelnya tetapi tetap akuntabilitas. Ditandatangani oleh pokmas dan PPK BPBD karena uangnya kan dari BPBD, dari itu baru nanti pokmas menyerahkan pada bank untuk bisa dicairkan, mudah-mudahan bisa lebih cepat,” kata Basuki. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.