SR, Surabaya – Pemerintah pusat memberikan izin pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Delta Artha Bahari Nusantara, BUMD milik Pemprov Jawa Timur, di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8/2017).

Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pemanfaatan Pelabuhan Baru Probolinggo dipastikan dapat menekan ongkos transportasi hingga 32 persen, yang pastinya menguntungkan perusahaan-perusahaan di Probolinggi dan sekitatnya. Hal ini karena aktivitas bongkar muat tidak lagi dilakukan di Surabaya.

“Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, karena mampu membantu bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya,” kata Soekarwo.

Sebelumnya, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan sebagai back up system transport akibat dampak bencana lumpur Lapindo. Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.

Peran penting pelabuhan ini dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan, dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat rata-rata kunjungan kapal per-bulan pada Tahun 2016 sebesar 25 kapal/bulan, dan pada bulan Juli 2017 meningkat menjadi 36 kapal/bulan atau naik 44 persen. Sedangkan rata-rata volume bongkar muat per bulan pada 2016 sebesar 36.048 T/M3. Kemudian pada bulan Juli 2017, angkanya meningkat 137,70 pesen menjadi 85.686 T/M3.

Pelabuhan ini telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan, seperti Pt. Cheil Chedang Indonesia, Pt. Tjiwi Kimia dan industri-industri di daerah Ngoro Mojokerto. Keberadaan pelabuhan baru ini juga sudah dapat melayani berbagai kepentingan ekonomi, seperti pengiriman batu bara, aspal curah, tepung dari NTB dan Semen, serta pengiriman 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Bahkan 7 kapal asing pengangkut barang milik perusahaan Chiel Jeddang direct shipping langsung bongkar muat di pelabuhan Probolinggo. dengan rata-rata 2 kapal/bulan. Ini bukti betapa vitalnya peran pelabuhan Probolinggo” ujar Soekarwo.

Soekarwo juga menegaskan kesiapan Pelabuhan Probolinggo untuk dijadikan pelabuhan internasional, karena telah memiliki sertifikat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan, yang diterbitkan Kemenhub RI berdasarkan International Code For Security of Ships and Port Facilites (ISPS Code).

Pengembangan pelabuhan ini kata Soekarwo, telah dianggarkan dana APBD senilai lebih dari Rp. 300 milyar, untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut. Hingga Tahun 2016, total luas lahan pelabuhan telah mencapai 23,12 Ha.

Adapun untuk sisi laut yang dibangun dengan dana APBN telah terbangun 2 dermaga, yaitu dermaga 1 berdimensi 93 m x 18,5 m dengan kedalaman -5 mLWS dan dermaga 2 berdimensi 229 m x 31 m dengan kedalaman -10 mLWS.

“Ke depan, pengembangan yang dilakukan adalah membangun dermaga 3 dengan kedalaman -13 mLWS dan dermaga 4 dengan kedalaman -16 mLWS agar bisa melayani kapal container dan curah dengan  kapasitas yang lebih besar” lanjut Gubernur.

Keberadaan Pelabuhan Probolinggo kata Soekarwo, akan mendukung dan menyukseskan konsep zonasi pelayanan transportasi laut di Jawa Timur, yang bertujuan menaikkan daya saing di Jawa Timur, karena proses bongkar muat kapal tidak lagi tersentral di Surabaya. Selain itu konsep ini akan menekan cost transport, dan menumbuhkan pusat ekonomi baru.

Untuk zonasi, Jawa Timur bagian utara yang meliputi Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan sekitarnya, akan dilayani oleh Pelabuhan Brondong, Paciran, dan Lamongan Integrated Shorebase. Sedangkan untuk wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya, akan dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, JIIPE, dan Pelabuhan Teluk Lamong.

Selanjutnya untuk wilayah Situbondo, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan sekitarnya, dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Boom Banyuwangi. Dan untuk Wilayah Madura serta kepulauannya, dilayani oleh Pelabuhan di wilayah kepulauan dan Pelabuhan Kalianget.

“Untuk wilayah Selatan Jatim, direncanakan pembangunan Pelabuhan Pacitan, Prigi dan Pelabuhan Sendang Biru. Lalu Pelabuhan Probolinggo sendiri akan melayani wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan sekitarnya. Keberadaan pelabuhan itu bukan sebagai pesaing, tapi sebagai komplemen dari Pelabuhan Tanjung Perak” kata Soekarwo.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, keputusannya menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Probolinggo kepada Pemprov Jawa Timur merupakan langkah yang tepat. Hal ini karena Jawa Timur merupakan daerah yang dinamis, dan menjadi pusat logistik serta konektivitas perdagangan di Indonesia Timur.

“Kedepan, kami akan terus membangun pelabuhan lainnya seperti di Kediri dan kami serahkan ke Pemprov Jatim. Sehingga bisa memperlancar arus perdagangan serta mengurangi kepadatan di jalan darat. Penyerahan pelabuhan ini juga sebagai hadiah pemerintah pusat kepada Jatim di hari kemerdekaan kita,” kata Budi Karya.(ptr/red)

Tags: pelabuhan baru, pemerintah pusat, pemprov jawa timur, penyerahan pengelolaan, probolinggo