Pemerintah Minta KPK Tunda Proses Perkara Calon Kepala Daerah

Petrus - 12 March 2018
ilustrasi. Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, menghadiri Rakernas Persiapan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019 di Jakarta (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda proses perkara yang dilakukan pasangan calon Kepala Daerah. Jika proses perkaran tetap dilaksanakan maka akan dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada.

“Kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, itu silahkan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana yang sudah dilakukan, terhadap siapa pun yang sudah melaksanakan tindak pidana korupsi. Tetapi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, menghadapi Pilkada serentak, kita sebagai penyelenggara, ya mohon ditunda dulu, ditunda dulu penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan dia sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Karena akan berpengaruh kepada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk kepada hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara,” papar Menko Polhukam, Wiranto, di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurutnya, jika sudah ditentukan sebagai pasangan calon, maka mereka bukan milik pribadi lagi melainkan milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, dan milik orang banyak. Sehingga resiko dia ditetapkan sebagai tersangka, saksi, dan bolak balik ke KPK pasti akan berpengaruh kepada pencalonannya, sebagai perwakilan dari partai politik atau yang mewakili para pemilih.

“Sehingga tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelenggara pemilu, ditunda dulu. Nanti setelah pelaksanaan itu, silahkan dilakukan. Tapi kalau sebelum ditetapkan sebagai paslon, tidak ada masalah,” kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri sudah melakukan koordinasi dengan KPK terkait hal tersebut. Namun masih akan terus dilanjutkan.

“Tentunya nanti kita akan bicarakan lagi dengan KPK masalah-masalah seperti ini. Tapi intinya adalah jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang nanti malah akan mengganggu penyelengaraan Pemilu, yang kita harapkan aman, sukses, tidak ada masalah,” kata Wiranto.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo mengatakan, KPK akan mengumumkan peserta Pilkada Serentak 2018 yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Ia mengatakan, bahwa ada beberapa orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.