Pemerintah Indonesia Renegosiasi Kerja Sama Pesawat Tempur Dengan Korea

Petrus - 20 October 2018

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk renegosiasi atau negosiasi ulang, terhadap proyek kerja sama pesawat tempur KF-X/IF-X (Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment) dengan Korea Selatan. Hal ini dilakukan mengingat kondisi ekonomi nasional terkini.

“Beberapa waktu yang lalu memang kita ada program itu, program jangka panjang, mulai dari kerja sama risetnya dulu, membuat prototypenya, baru produksinya, ini berlanjut terus, program yang multi year. Tetapi dengan kondisi ekonomi nasional, maka Presiden telah memutuskan untuk renegosiasi, jadi kita menegosiasikan ulang bagaimana posisi Indonesia bisa lebih ringan untuk masalah-masalah yang menyangkut pembiayaan,” ujar Menko Polhukam Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Diakui Wiranto, bahwa keputusan ini tentunya akan berdampak pada bagaimana agreement beberapa waktu lalu yang sudah dibicarakan. Selanjutnya akan dibentuk satu tim khusus, untuk membahas hal-hal yang akan dibicarakan dalam proses renegosiasi.

“Hari ini kita merapatkan karena Presiden memerintahkan untuk Menko Polhukam mengetuai tim renegosiasi ini kepada pihak Korea Selatan. Tadi membicarakan hal ini, tentang banyak hal, tentunya belum final karena ini butuh waktu satu tahun, tapi mudah-mudahan tidak sampai setahun bisa kita selesaikan,” kata Wiranto.

Hal-hal yang akan dibahas diantaranya mengenai masalah kemampuan pembiayaan dari Indonesia, masalah kemungkinan prosentase cost sharing, jumlah bentuk development cost sharing, cost produksi, alih teknologi kepada Indonesia, keuntungan hak intelektual bagi Indonesia, pemasaran, dan lain-lain.

“Dulu kan ada satu kerja sama, agreementnya kan ada, poin-poinnya ada. Nah, poin-poin itu yang akan kita bahas dengan tim. Tim sekarang kita bentuk, tapi sekarang sudah kita beri warning ‘ini loh nanti kemungkinan-kemungkin yang akan kita bahas ini, ini, ini’. Jadi kita tunggu saja,” ujar Wiranto.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, restrukturisasi dan renegosiasi program kerja sama KF-X/IF-X ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk menghemat devisa negara. Hal ini karena semua setoran-setoran pemerintah dari program kerja sama pesawat tempur ke Korea, semuanya harus dibayar dalam bentuk devisa. Sementara, mata uang dari negara berkembang termasuk Rupiah masih mengalami tekanan yang luar biasa.

“Jadi kami sangat mengapresiasi pemerintah Korea pengertiannya, untuk menyetujui proses renegosiasi dalam kerjasama ini. Karena Korea itu investor nomor dua atau nomor tiga terbesar di Indonesia,” kata Thomas Lembong.

Dijelaskan bahwa pemerintah tidak mau ada dampak negatif dari renegosiasi ini terhadap sentimen investasi Korea dengan Indonesia. Maka dibentuk tim negosiasi yang memiliki tujuan untuk bisa menghemat devisa sementara ini, serta menjaga iklim investasi untuk investor Korea.

“Waktu kunjungan kenegaraan Bapak Presiden ke Korea beberapa minggu yang lalu, Presiden Korea menyetujui untuk dilakukan renegosiasi dan restrukturisasi dari pada kerja sama ini. Tentunya yang antara lain pokok-pokok renegosiasi itu misalnya termin pembayaran, cicilan-cicilan itu mungkin kita mau tunda, kita ringankan supaya mengurangi beban APBN dan mengurangi pengurasan cadangan devisa kita,” kata Thomas Lembong.

“Jadi pemerintah Korea sangat mengerti, sangat kondusif. Tapi kedua Kepala Negara sepakat, ini harus tuntas dalam 12 bulan. Jadi rakor pagi ini tindak lanjut dari pada kesepakatan kedua negara, mengenai 12 bulan proses renegosiasi ini,” sambungnya.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.