Pemerintah Harus Tegas Sikapi Pelaku Intoleran dan Radikal

Petrus - 16 January 2017

SR, Surabaya – Jaringan Gusdurian Indonesia bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menyampaikan hasil survey pada akhir 2016 lalu, mengenai persepsi anak muda di 6 kota besar di Indonesia terhadap intoleransi, kekerasan dan radikalisme.

Data survey menyebutkan, sebanyak 88,2 persen dari 1.200 responden terpilih, sangat tidak setuju dengan kelompok agama yang menggunakan kekerasan. Namun potensi sikap intoleransi dengan memandang orang lain sebagai musuh masih cukup kuat di kalangan muda.

Survey yang dilakukan pada akhir 2016 lalu menyebutkan 88,2 persen generasi muda di 6 kota besar di Indonesia tidak setuju dengan kelompok agama yang menggunakan kekerasan. Namun potensi sikap intoleran di kalangan anak muda perlu diwaspadai peningkatannya, karena adanya kecenderungan memandang orang lain sebagai musuh.

“Sekarang sudah real ancamannya, misalnya penggunaan tekanan massa untuk menyetir kebijakan publik,” terang Alissa Wahid, Koordinator Jaringan Nasional Gusdurian Indonesia, saat menjadi pembicara kunci di sebuah diskusi di FISIP, Universitas Airlangga Surabaya, Senin (16/1/2017).

Alissa Wahid mengatakan, menguatnya intolerasi dan radikalisme akibat derasnya informasi melalui berbagai media yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dirasakan sudah menjadi ancaman yang mengkhawatirkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan sepuluh tahun yang lalu kita memperingatkan bahwa ada kecenderungan ini. Bahkan Gus Dur sudah mengingatkan pada tahun 1983 tapi dipandang, hanya ekspresi keberagaman saja,” kata Alissa Wahid.

Tidak hanya di media sosial, ujaran kebencian juga banyak ditemui di spanduk-spanduk yang ada di tempat umum, yang berisi ajakan untuk membenci dan memprovokasi untuk menyerang kelompok tertentu.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, Ahmad Muhibbin Zuhri meminta aparat penegak hukum bertindak tegas, untuk mencegah konflik di tengah masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus sigap mengambil langkah pencegahan, agar tidak ada kelompok masyarakat yang bertindak sendiri atas nama hukum.

“Harus ada tindakan yang tegas terhadap sikap-sikap intoleran oleh keamanan. Kalau masalah spanduk itu urusan Kesbang Linmas, kalau urusan keramaian itu masalah Polisi, kalau sudah berkaitan dengan katahanan nasional Tentara juga harus ikut turun,” ujar Ahmad Muhibbin Zuhri.

Alisa juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk bersikap tegas dalam menegakkan hukum, serta tidak mau menuruti kelompok massa yang intoleran dan radikal.

“Pemerintah harus kembali kepada konstitusi. Indonesia itu negara hukum, jadi semua aturan harus dilihat dari hak-hak warga negara yang ada dalam konstitusi. Mana yang perlu diproses hukum ya diproses hukum, jangan tunduk pada tekanan massa,” tandas Alissa.

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, menyiapkan langkap antisipasi dan pencegahan dengan melakukan pendekatan secara teologis dan sosial pada masyarakat. Hal ini untuk menciptakan suasana damai dan rukun antar masyarakat yang memiliki keberagaman.

“Secara teologis, tokoh-tokoh agama, pemangku-pemangku kepentingan dalam pendidikan, kalangan intelektual, penyebar agama, pendakwah dari berbagai macam agama supaya mengetengahkan sisi wisdom dari agamanya, bukan truth claim atau klaim kebenaran,” urai Zuhri.

“Secara sosial itu harus dilakukan upaya kohesivitas, menciptakan kohesivitas sosial melalui kegiatan-kegiatan kultural, pertemuan dan dialog antar umat beragama,” imbuhnya.

Samanera Christanto, dari Vihara Buddhayana Dharmawira Center Surabaya mengatakan, dasar semua agama adalah cinta kasih dan belas kasih, yang tidak mengenal kekerasan atau radikalisme didalamnya.

“Intinya adalah meta dan karuna, cinta kasih dan belas kasih. Ketika kita kembali ke prinsip itu saya kira kekerasan atas nama apa pun termasuk atas nama agama tidak bisa dibenarkan,” tutur Christanto.

Sementara itu Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal menyatakan, bahwa polisi akan bertindak tegas sesuai hukum dengan menindak kelompok yang melanggar hukum. Termasuk orang yang terbukti menyebarkan berita palsu yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

“Kami tentunya menyampaikan himbauan, bahkan beberapa kelompok juga menolak itu, mari kita mengajak semua untuk memerangi,” kata Iqbal.

“Bila itu terjadi, kami akan proses hukum, kami akan tangkap siapa pun, intoleran kami akan tangkap dan proses hukum, penyebar hoax bila terbukti melakukan pelanggaran hukum maka kita proses,” pungkas Iqbal.(Ptr/Red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.