Pemberantasan Korupsi Kian Efektif Berkat Teknologi Informasi

Yovie Wicaksono - 7 January 2019
Acara Diskusi yang Bertajuk “Cerdas dan Canggih Melawan Korupsi” yang Digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (7/1/2019). Foto : (Biro Pers Sekretariat Kepresidenan)

SR, Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi selama empat tahun ini telah dirasakan oleh masyarakat.

“Berdasarkan laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Oktober 2018, upaya pemerintah memberantas korupsi selama empat tahun ini dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menilai tingkat korupsi di berbagai bidang menurun dari tahun ke tahun,”ujar Yanuar dalam diskusi bertajuk “Cerdas dan Canggih Melawan Korupsi” yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Teknologi informasi menjadi andalan dan tulang punggung pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan korupsi juga dilakukan dengan memperbaiki regulasi yang mengatur ihwal korupsi.

Yanuar mengakui korupsi sekarang ini hidup di zaman baru. Zaman di mana teknologi menjadi sangat masif dan intensif digunakan dalam berbagai kehidupan masyarakat.

“Melawan korupsi di zaman canggih ini juga harus dilakukan dengan canggih,“ ujar peneliti lulusan Institut Teknologi Bandung dan University of Manchester, tersebut.

Yanuar menambahkan, pemerintah telah melahirkan tiga produk hukum untuk mempercepat pemberantasan korupsi, yaitu Inpres 7/2015, Inpres 10/2016, dan Perpres 54/2018. Dari tiga aturan hukum tersebut, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam aksi pencegahan korupsi sangat terasa, mulai dari sekitar 30 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi lebih dari 81 persen pada tahun 2018.

Yanuar menegaskan, “Korupsi sistemik sudah mengakar dalam tatanan kerja birokrasi. pemerintah mengupayakan perbaikan tata kelola salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mulai dari perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) hingga pengadaan yang menggunakan e-catalog dan e-procurement. Selain itu, pemerintah juga mendorong kebijakan satu peta dan satu data untuk mendukung perencanaan pembangunan.”

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Khasali dalam kesempatan tersebut juga menekankan bagaimana teknologi informasi membuat disrupsi yang sebelumnya tidak terbayangkan.

“Dengan teknologi informasi, saat ini tuyul pun terdisrupsi. Semakin sulit mencuri uang,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, Rhenald menilai pemerintah sudah berada di arah yang tepat, akan tetapi ini harus diikuti dengan reformasi lembaga politik dan lembaga legislatif.

Sementara itu, mantan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengutarakan, banyak yang ketakutan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.

“Yang sudah dikerjakan oleh pemerintah itu nilainya seratus. Makanya banyak yang ketakutan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Yang mengatakan bahwa korupsi itu seperti kanker stadium 4 itu hoax saja. Kenyataannya, pencegahan dan pemberantasan korupsi itu terlihat nyata selama pemerintahan Pak Jokowi.” ujar Ruhut (*/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.