Pelayanan Publik Terintegrasi, Pungli Turun Signifikan

Fena Olyvira - 9 January 2019
Ilustrasi

SR, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berhasil membangun pelayanan publik yang terintegrasi dan akan memperluas layanan tersebut karena masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, penguatan juga dilakukan dari dua sisi, yakni regulasi dan tindakan pencegahan yang kian efektif.

“Saya berkeliling ke banyak tempat di negeri ini untuk memonitor dan mengevaluasi pelayanan publik yang terintegrasi. Di Banyuwangi misalnya, kita bisa menjumpai Mall Pelayanan Publik (MPP). Warga bisa mengurus dokumen kelahiran sampai dengan kematian, dari dokumen kerja untuk menjadi tenaga kerja asing sampai dengan setelah dia purna sebagai TKA, pada satu tempat,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, dalam Diskusi Publik Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi, di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Menurut Yanuar, Mall Pelayanan Publik sudah tersedia di 9 lokasi dengan layanan mencapai ratusan jenis, dan akan terus ditingkatkan jumlahnya di seluruh Indonesia. Keberadaan mall ini sangat diperlukan karena persoalan lambatnya pelayanan publik, yang berakibat pada munculnya persepsi bahwa mendapatkan layanan publik itu harus mengeluarkan biaya.

“Survei Nasional Korupsi pada 2018 menunjukkan, 60 persen responden rela dan mau dipungut liar (pungli) asalkan urusannya cepat selesai. Padahal layanan itu adalah hak warga yang dapat diperoleh secara cuma-cuma,” imbuhnya.

Langkah dan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi terutama di sektor pelayanan masyarakat, menurut Yanuar, sudah menunjukkan titik terang dan perlu dilanjutkan.

“Pungli memang belum bisa diberantas sampai angka nol. Tapi capaian di berbagai sektor menunjukkan kemajuan yang berarti. Pungli di sektor kesehatan misalnya, turun dari 14 persen di tahun 2016 menjadi 5 persen pada tahun 2018. Di sektor administrasi publik, turun dari 31 persen ke 17 persen pada periode yang sama. Di bidang pendidikan, turun dari 18 persen ke 8 persen dan di sektor kepolisian dari 60 persen menjadi 34 persen,” kata profesor dari University of Manchester tersebut.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, pencegahan korupsi di era pemerintahan Jokowi sangat terasa, “Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi Pemerintah.”

“Masyarakat bisa melihat, pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya,” kata Antasari.

Meningkatnya peran masyarakat, menurut Antasari juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan, salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada bulan Januari. Sekarang, pada bulan Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan,” kata Johan.

Menurut Johan, yang lebih penting dan mendasar lagi adalah Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral, bukan hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan.

“Di situ sangat jelas arah dan komitmennya,” ucap Johan.

Sedangkan menurut Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, aspek pengawasan atau monitoring juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa,” ujar Adnan.

Adnan mengusulkan, perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang meliputi empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan mekanisme stick and carrot. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kuncinya.

“Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi,” ujar Adnan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.