Pasien dan Dokter Keluhkan Pembatasan Klaim BPJS Kesehatan

Petrus - 24 August 2018

SR, Ponorogo – Kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang membatasi jumlah terapi medik di Rumah Sakit (RS), dikeluhkan oleh masyarakat. Dari yang semula bebas terapi, kini dibatasi dua kali saja dalam seminggu.

Saat ini, sesuai Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi kunjungan pasien, dibatasi dua kali seminggu atau 8 kali dalam sebulan. Peraturan ini baru diberlakukan pada awal Agustus lalu dan mendapat respon kekecewaan dari para peserta BPJS.

Seperti yang diungkapkan oleh Hartini (55), pasien musculus fracture yang mengalami patah tulang kaki. Pasca operasi, dirinya harus mendapatkan penanganan intensif setiap hari.

“Saya biasanya setiap hari terapi, tapi sejak awal Agustus lalu baru 5 kali ini bisa terapi,” kata Hartini, warga Desa Kutu Wetan, Kecamatan Jetis, Jumat (24/8/2018).

Hartini menambahkan, dirinya tidak mampu membayar terapi secara mandiri karena memerlukan biaya yang banyak. Hartini msngaku kesal dengan pembatasan ini, sehingga ia tidak bisa mendapatkan pelayanan maksimal meski kondisinya membutuhkan terapi.

Hal senada juga diungkapkan dokter rehabilitasi medik RSUD, dr. Liem Kiem San yang mengaku kecewa dengan pembatasan ini. Hal ini karena kualitas pelayanan yang ingin diberikan ke masyarakat terbentur dengan persoalan teknis seperti ini.

“Kualitas pelayanan seharusnya berpatokan pada Standart Operasional (SOP), jangan dibenturkan dengan teknis pembiayaan. Jika kejadian seperti ini, resiko berbahaya ditanggung pasien dan beban moril bagi seorang dokter,” jelasnya.

Menurutnya, pasien yang seharusnya mendapatkan terapi setiap hari berguna untuk melenturkan sendi agar tidak kaku pasca operasi. Namun, jika pasien dengan gangguan seperti itu dibatasi frekuensi terapinya, maka percuma layanan yang telah diberikan sebelumnya.

“Karena ketika sudah dibawa kesini lagi, sendinya sudah kaku dan sulit ditangani kembali,” tuturnya.

Dia menyampaikan, pasien dengan gangguan lain seperti sinusitis, adneksitis dan lainnya pun juga ikut terbentur dengan aturan ini. Ia pun berharap kebijakan ini agar segera dievaluasi secepatnya, dengan bermusyawarah bersama ikatan dokter khususnya Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitas Medik Indonesia (Perdosri).(gs/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.