Negara Aktif Perangi Pendanaan Teroris

Yovie Wicaksono - 25 July 2018
Kapolri Tito Karnavian Saat Bertemu Keluarga Korban Bom di Surabaya, 15 Mei 2018. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta –  Dalam pertemuan tahunan ke-21 Asia Pasific on Money Laundering di Nepal, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pentingnya negara untuk aktif melaksanakan standar tindakan dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

Indonesia termasuk ke dalam organisasi perkumpulan pemerintah Asia Pacific Group on Money Laundering (APG ML) yang beranggotakan 41 negara.

“Organisasi ini berupaya untuk memastikan setiap negara anggota berperan secara aktif melaksanakan standar tindakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan anti pencucian uang, pendanaan teroris dan penyebaran pendanaan senjata pemusnah massal,” kata Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Tito menekankan komitmen Indonesia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik di yurisdiksi Indonesia maupun dalam rangka kerjasama regional dan Internasional.

Dalam acara yang berlangsung pada 21-27 Juli 2018 tersebut, terdapat rencana diadakannya agenda tambahan pelaksanaan penilaian Financial Action Task Force (FATF) terhadap beberapa negara untuk dievaluasi dan ditentukan potensinya menjadi anggota FATF, salah satunya Indonesia.

“Bagi Indonesia menjadi bagian dalam keanggotaan FATF sangat penting, karena Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara lain khususnya G20,” ujar Tito Karnavian.

Menurut dia, hasil evaluasi yang baik akan mendorong naiknya penilaian investasi Indonesia sehingga diharapkan terdapat peningkatan investasi, transaksi bilateral dan resiprokal.

Selain menjadi narasumber dalam pertemuan khusus pada Rabu (24/7/2018) yang membahas tentang pentingnya kerja sama regional dalam memerangi pendanaan teroris, Tito Karnavian juga  memberikan dukungan langsung kepada tim delegasi RI yang dipimpin Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

“Sehingga memberikan keyakinan kepada pihak penilai FATF bahwa Indonesia serius dan sangat mendukung dalam menunjang upaya yang dilakukan RI guna menjadi anggota FATF,” pungkas Tito. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.