Moeldoko Paparkan Prioritas Kerja Pemerintah di Depan Para CEO

Petrus - 29 July 2018

Moeldoko Paparkan Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi di Depan Para CEO

SR, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus memantapkan momentum pertumbuhan ekonomi yang telah ada pada satu tahun terakhir masa jabatan periode pertamanya. Selain itu, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi ini berkualitas.

Presiden Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi, pada setahun kedepan. Sementara pengangguran, inflasi, dan kemiskinan ditargetkan terus menurun.

Paparan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, saat menghadiri Foreign Policy Conference CEO Breakfast Meeting, di Hotel Borobudur, Jakarta, akhir pekan ini.

Moeldoko menekankan, di dalam IPM terdapat tiga variabel penentu, yaitu pendapatan per-kapita, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan.

“Strategi membangun dan memperbaiki IPM melalui dua hal: hard and soft infrastructure. Pendekatan hard infrastructure di antaranya dengan melakukan pembangunan fisik, sedangkan soft infrastructure di antaranya dengan pembenahan regulasi dan pembangunan manusia,” kata Moeldoko.

Panglima TNI periide 2013-2015, yang juga peraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa lulusan terbaik Akademi Militer 1981 itu memaparkan, pembangunan hard infrastructure terdiri dari big and small infrastructure.

Big infrastructure terdiri dari jalan tol, jalan nasional, LRT, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, pembangkit, dan lain-lain. Ini memerlukan biaya besar, baik melalui APBN atau Public-Private-Partnership (PPP), dengan waktu pembangunannya lama.

“Dampak pada kesejahteraan rakyat dari pembangunan ini perlu beberapa waktu, dengan sebagian pembangunan dimasukkan dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar Moeldoko.

Sementara itu, pembangunan small atau basic infrastructure diantaranya sanitasi (jamban), air bersih, elektrifikasi desa, jalan usaha tani, serta pembuatan irigasi tersier dan kuarter.

“Biayanya kecil, dapat diambil dari APBN, APBD, atau Dana Desa. Waktu pembangunannya cepat. Dampak pada kesejahteraan rakyat juga cepat terasa atau instan,” lanjutnya.

Pembangunan soft infrastructure juga tidak kalah penting, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi dengan perbaikan iklim usaha dan investasi melalui perbaikan ease of doing business (EoDB) dan deregulasi, salah satunya melalui online single submission (OSS) serta mengurangi ketidakpastian regulasi.

“Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, diploma, kursus) sampai dengan menajamkan upaya penurunan stunting,” terangnya.

Konsep revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi, lanjut Moeldoko, diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berani, percaya diri, optimistis, kreatif, berjiwa entrepreneurial, santun, toleran, serta bisa berkolaborasi. Moeldoko menegaskan, swasta merupakan aktor pembangunan yang tidak kalah penting, yang artinga pemerintah butuh swasta.

“Bagaimana cara para CEO membantu Pemerintah? Teruslah berinovasi. Inovasi adalah sumber daya saing. Jika kompetitif, bisa ekspor atau menahan/menggantikan impor secara alamiah,” imbuhnya.

Dalam berbagai kesempatan, Moeldoko berkali-kali menggaungkan slogan, “Innovate or die!”. Moeldoko juga memberikan masukan agar para pengusaha berinvestasi di Indonesia.

“Seraplah angkatan kerja Indonesia. Latih mereka. Berikan hak pekerja dengan baik,” tegasnya.

Para pengusaha juga diharapkan dapat membangun infrastruktur lewat skema Public-Private Partnership (PPP) atau dapat pula melalui sektor swasta murni.

“Dengan demikian, APBN hanya digunakan untuk proyek yang swasta tidak mau masuk (public goods),” kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenen juga berpesan kepada para CEO, agar bertindak sebagai entrepreneur dan profesional sejati yang menyelesaikan masalah di masyarakat dan memberi nilai (value) kepada masyarakat. Pengusaha dipesan agar tidak manja dan sedikit-sedikit minta fasilitas, proteksi, atau pengecualian kepada pemerintah.

“Berbisnislah dengan baik. Jaga kelestarian alam, bersaing dengan sehat, membayar pajak, tanggung jawab sosial, dan jangan menyuburkan korupsi,” tegasnya.

FPCI CEO Breakfast yang digagas mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, merupakan bagian dari program korporat Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), yakni komunitas hubungan internasional terbesar di Indonesia. Komunitas ini pada tahun lalu berkesempatan menyelenggarakan foreign policy conference terbesar di dunia. FPCI juga menjadi motor penyelenggara Kongres Diaspora Indonesia 2017, yang menghadirkan Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama. FPCI bersifat independen, non-pemerintah, non-politis, non-partisan dan non-profit.(ptr/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.