Menyiapkan Masyarakat Surabaya Tangguh Hadapi Bencana Gempa

Petrus - 1 November 2018

SR, Surabaya – Peringatan potensi gempa di Kota Surabaya karena adanya 2 patahan atau sesar aktif, dikeluarkan oleh Pusat Studi Gempa Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2017 lalu. Informasi yang telah dipublikasikan oleh sejumlah media massa itu, kini menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat pasca terjadinya rentetan gempa di NTB, Sulawesi Tengah, maupun di Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Potensi gempa darat dengan kekuatan maksimal 6,5 SR yang mengancam Surabaya dan sekitarnya, harus menjadi kewaspadaan semua pihak untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi maupun pengurangan resiko bencana.

Pakar geologi dari Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim (PSKBPI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Amien Widodo mengatakan, 2 patahan atau sesar aktif yang ada di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, harus dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam mengurangi resiko dan dampak bencana. Cara pandang terhadap bencana, kata Amien Widodo, harus sudah diubah dari responsif atau tanggap darurat menjadi antisipatif. Setiap daerah harus segera melakukan mitigasi bencana, dan pemetaan terhadap daerah rawan bencana di wilayahnya.

“Kita memang mau mengubah sikap yang sudah lama, yang kita anut dari responsif, tanggap darurat, menjadi antisipatif. Seperti apa yang kita lakukan di Surabaya ini, jelas ada potensi dari patahan itu yang bisa menimbulkan gempa, nah mari kita bekerja bersama-sama untuk melakukan antisipasi terhadap itu,” kata Amien Widodo.

Amien juga mengusulkan agar masyarakat segera dipersiapkan untuk mampu bertindak saat terjadi gempa. Apa saja yang harus dilakukan, dan kemana harus menyelamatkan diri.

“Kemudian melihat rumah-rumah kita, bangunan infrastruktur kita, semua harus dinilai, kemudian tanahnya. Nanti kalau kita bisa melakukan penguatan (tanah) dan segala macam kan bisa tidak ada korban,” ujar Amien.

Amien mencontohkan peristiwa gempa di Kobe, Jepang, yang selamat karena pertolongan sendiri ada 34,9 persen, pertolongan keluarga 31,9 persen, pertolongan teman atau tetangga 28 persen, pertolongan pejalan kaki 2,6 persen, dan pertolongan oleh tim penyelamat 1,7 persen. Sedangkan saat terjadi gempa di laut Situbondo Oktober 2018 lalu, dari 20 orang yang disurvei, 70 persen mengaku tidak merasakan gempa, 20 persen terbangun langsung keluar rumah, lupa dengan keluarga, dan 10 persen terbangun dengan merasa pusing dan tidak tahu apa yang terjadi.

Pencegahan kerusakan serta pengurangan jumlah korban jiwa dapat dilakukan, bila masyarakat mengenal dan memahami karakter bencana di wilayah mereka. Masyarakat harus mendapat bekal yang cukup, untuk dapat menyelamatkan diri dan orang lain saat bencana terjadi.

“Kita mau seperti Jepang (tangguh bencana) atau seperti yang sudah-sudah (bencana gempa di sejumlah daerah). Jadi kita di sini adalah memberikan suatu peningkatan kapasitas masyarakat, supaya dia menjadi lebih tenang, menjadi lebih kenal dengan itu (bencana), dan nantinya bisa selamat dan menyelamatkan, supaya mereka menyiapkan diri,” terang Amien.

 

Tercatat gempa besar pernah terjadi di Jawa Timur, yang dirasakan juga di seluruh Jawa pada 1836. Sedangkan pada tahun 1953, tercatat pernah terjadi gempa cukup kuat di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Catatan ini juga harus jadi pijakan pemerintah daerah untuk menyiapkan warganya.

“Jadi mulai 2018 dari BPBL (Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas Kota Surabaya) sudah keliling dan sudah memberi sosialisasi terkait dengan (potensi) gempa ini,” imbuh Amien.

Koordinator Masyarakat Tangguh Inklusif (MTI) Surabaya, Diana Dewi mengungkapkan, masyarakat perlu terus menerus diberikan pemahaman mengenai potensi, resiko, dan upaya penyelamatan terhadap bencana, melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat sering tidak mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana, termasuk menyiapkan rumah atau bangunannya agar tahan terhadap gempa. Korban meninggal maupun luka-luka, kebanyakan bukan diakibatkan oleh gempa, melaikan akibat tertimpa bangunan roboh atau tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri saat bencana terjadi.

“Ketangguhan menghadapi bencana sudah banyak dilupakan atau ditinggalkan, padahal nenek moyang kita pada masa lalu telah mencontohkan bagaimana menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” kata Diana.

“Cara-cara mereka membuat rumah tradisional itu, rata-rata kebanyakan justru yang selamat waktu gempa terjadi, rumah-rumah tradisional. Perkembangan teknologi dan segala macamnya saat ini ternyata seperti ini, ada banyak korban, itu mungkin karena perlahan-lahan sudah hilang ketangguhan itu,” lanjut Diana.

Didiek Rachmadi, dari Krisis Kesehatan Regional Jawa Timur mengatakan, meminimalisir resiko akibat gempa adalah dengan mengenal bencana itu sendiri. Selain itu, masyarakat harus mengetahui cara bertahan, menyelamatkan diri sendiri maupun keluarganya.

“Kita sebagai masyarakat harus kenal dengan ancaman yang kita miliki, jadi apapun jenis ancamannya, kalau insya Allah kita bisa kenali, kita sebagai masyarakat bisa mengurangi dampak atau risiko dalam fatalitas atau kematiannya,” kata Didiek.

Gempa di Jepang pada 2007 dengan skala 6,9 menimbulkan korban meninggal dunia hanya 1 orang, sedangkan korban luka dan rumah rusak hanya beberapa. Sedangkan gempa Yogyakarta dengan skala 5,9 menimbulkan korban meninggal dunia lebih dari 6.000 orang, luka-luka ribuan orang, dan lebih dari 300 ribu rumah mengalami kerusakan.

“Bahkan tsunami Aceh tahun 2004, hampir 200 ribu orang meninggal dunia, sedangkan tsunami di Jepang tahun 2011 korban meninggal dunia sekitar 20 ribu,” imbuh Amien Widodo.

Peringatan dini terhadap bencana termasuk gempa, harus jadi prioritas utama pemerintah dalam hal pengadaan peralatan yang dapat mendeteksi timbulnya bencana gempa dan yang lainnya. Peta resiko dan rawan bencana harus dimiliki, termasuk menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi bila gempa terjadi.

“Pendidikan mengenal, memahami, dan mengetahui bagaimana menghadapi bencana, harus diberikan kepada masyarakat sejak usia dini,” tandas Amien.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.