Menkopolhukam Bahas Isu Penting di 15th APSC di Filipina

Petrus - 28 April 2017
Menko Polhukam Wiranto hadir dalam acara 15th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting di Filipina (foto : Superradio/Niena Suartika)

SR, Manila – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menghadiri acara 15th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting di Filipina, Jumat (28/4/2017). Dalam acara tersebut, ada sejumlah isu yang dibahas diantaranya masalah terorisme, keamanan maritim, Indonesia menjadi negara target sindikat internasional, illegal fishing, dan Laut Cina Selatan.

“Dalam pertemuan ini izinkan saya menyoroti beberapa isu yang membutuhkan perhatian lebih,” kata Wiranto.

Isu pertama yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia yaitu mengenai masalah terorisme. Menko Polhukam mengatakan, sejak tahun 2016, Indonesia termasuk Negara ASEAN telah mengalami lebih dari 160 serangan teroris.

Menurutnya, serangan teroris yang semakin luas merupakan bukti bahwa ancaman teroris, terutama Foreign Terrorist Fighters, menjadi semakin dekat. Para teroris ini terus mengembangkan strategis dan taktik untuk menyebarkan teror ke seluruh dunia.

“Saya meyakini bahwa para teroris ini, termasuk ISIS dan organisasi teroris lainnya akan pulang ke rumah atau mencari tempat alternatif lainnya, termasuk Asia Tenggara” kata Wiranto.

Dikatakan, bahwa kemampuan deteksi dini perlu ditingkatkan, peringatan dini dan respon cepat dalam melawan serta menghancurkan gerakan terorisme perlu diperkuat. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa bertindak sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan Negara-negara lainnya.

“Konvensi ASEAN Melawan Terorisme ini memiliki dasar kuat untuk memperdalam kerjasama kita, tidak hanya melalui pendekatan yang keras tetapi juga pendekatan lunak yaitu dengan deradikalisasi, kontra radikalisme, serta melawan jaringan pembiayaan teroris,” lanjut Wiranto.

Isu kedua yang harus menjadi perhatian yaitu mengeai masalah keamanan maritim, khususnya terkait kejahatan transnasional yang terorganisir, termasuk terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, illegal fishing, illegal mining, dan lain-lain.

Wiranto mengatakan, di sub-wilayah Laut Sulu yang berbatasan dengan Indonesia, Malaysia dan Filipina, masih menghadapi kelompok Abu Sayyaf yang terus mengancam rakyat. Untuk itu, dalam kesempatan ini, ia menekankan pentingnya melawan ancaman-ancaman ini dalam kerangka ASEAN dan mekanisme sub-regional lainnya.

“Kita perlu menugaskan instansi terkait untuk lebih mengeksplorasi atau membuat strategi baru dengan tujuan meningkatan keamanan dan stabilitas wilayah kita,” ujar Wiranto.

Isu selanjutnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lainnya saat ini menjadi incaran sindikat internasional. Banyak mafia yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai pusat utama perdagangan narkoba. Pemerintah Indonesia telah mendeteksi sumber narkoba dan cara sindikat itu memasuki wilayah Indonesia.

“Karena seriusnya masalah ini, Indonesia mempertahankan status darurat narkoba dengan memperkuat undang-undang yang ada dan meningkatkan kerja sama kami dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Karena itu, kita perlu menegaskan kembali komitmen kita terhadap pendekatan tanpa toleransi dalam mewujudkan visi regional ASEAN yang bebas narkoba dengan menerapkan Rencana Kerja ASEAN untuk Mengamankan Masyarakat dari perdagangan dan peredaran Narkoba tahun 2016-2025,” terang Wiranto.

Isu keempat yang harus menjadi perhatian yaitu mengenai illegal fishing. Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan pencegahan untuk menghilangkan penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal. Menurutnya, upaya ini untuk mencegah semakin menipisnya sumber daya laut dan untuk mencegah kegiatan penangkapan ikan sebagai jalur masuk untuk tindakan kejahatan.

“Oleh karena itu, untuk mengefektifkan hal ini, kita membutuhkan instrument yang lebih baik dan kuat di wilayah kita,” Wiranto.

Isu terakhir yang perlu menjadi perhatian yaitu mengenai Laut Cina Selatan. Menurut Wiranto, Laut Cina Selatan ini tetap menjadi salah satu isu yang perlu ditangani dengan hati-hati sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah ASEAN. Kita harus melanjutkan usaha bersama untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara damai, dan sesuai dengan Hukum Internasional, termasuk UNCLOS 1982.

“Penting bagi semua pihak yang terkait untuk melakukan pengekangan diri dan menahan diri dari tindakan apapun yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan,” kata Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Wiranto memuji beberapa program dan inisiatif yang telah berhasil dimulai dan disimpulkan oleh badan-badan sektoral yang sejalan dengan Blueprint Komunitas Politik-Keamanan ASEAN 2025.

“Sekali lagi saya memuji ratifikasi Konvensi Perdagangan Manusia ASEAN, khususnya Perempuan dan Anak oleh enam Negara Anggota ASEAN. Indonesia sekarang berada pada tahap akhir proses ratifikasi melalui Parlemen kita,” tandas Wiranto.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.