Menko Polhukam Tinjau Pelaksanaan Masa Transisi Tanggap Darurat-Rekonstruksi di Palu

Petrus - 26 October 2018
SR, Palu – Pemerintah memutuskan melakukan perpindahan tahapan penanganan bencana yang disebut tahap transisi, yaitu dari tahap tanggap darurat masuk ke tahap rehabilitasi-rekonstruksi. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, meninjau kesiapan pelaksanaan tahap transisi itu secara langsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Jadi antara tahap tanggap darurat ke tahap transisi menuju rehabilitasi-rekonstruksi ada banyak langkah-langkah yang harus diselesaikan, banyak kegiatan yang harus disesuaikan, karena nantinya akan sangat beda,” ujar Menko Polhukam Wiranto, saat memberikan pengarahan kepada kementerian dan lembaga terkait, di kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (26/10/2018).
Ia mengatakan, pada tahap ini akan ada satu perpindahan kegiatan, seperti penarikan pasukan evakuasi dan pengamanan, bantuan luar negeri yang akan dihentikan, dan sebagainya. Namun, pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai apa saja yang masih dibutuhkan pada tahap transisi ini.
“Beberapa pasukan harus kita tarik kembali, kemudian bantuan-bantuan alat berat berangsur-angsur harus kita tarik lagi. Lalu fasilitas umum, apakah itu masalah PDAM, listrik, BBM sudah normal betul sehingga tidak perlu difasilitasi, fasilitas keamanan juga sudah dapat dinormalkan sehingga tidak perlu lagi ada penambahan pasukan polisi dari luar daerah, itu semua butuh koordinasi,” kata Wiranto.
Menurut Wiranto, pada tahap ini kegiatan di masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah saat ini sudah mulai membangun Hunian Sementara (Huntara) yang ditargetkan sebanyak 1.200 unit, masing-masing unit dapat dihuni oleh 10-12 KK.
“Yang terpenting pada tahap transisi ini adalah kita membangun Huntara, ini yang harus kita kebut. Agar masyarakat yang masih mengungsi di tenda-tenda  bisa tinggal di hunian sementara, sambil nunggu rumahnya jadi,” kata Wiranto.
Terlebih, saat ini Indonesia sedang memasuki musim hujan, sehingga dikhawatirkan jika masih tetap tinggal di tenda dapat mudah terserang penyakit.
“Ini kan leading sectornya Kementerian PUPR dengan melibatkan berbagai perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta. Tapi yang terpenting adalah saya di sini tadi, minta supaya kontraktor lokal dan masyarakat dilibatkan sebagai pekerja, agar mereka mendapatkan penghasilan dan dari situ mereka bisa hidup. Jangan hanya mengandalkan Jaminan Hidup (Jadup) dari pemerintah yang tidak mungkin cukup, ” katanya.
Terkait penarikan pasukan pengamanan, Wiranto meminta hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Dijelaskan, bahwa adanya penjarahan pasca bencana karena bersifat spontan.
“Tadi orang-orang tanya, bagaimana pak, apa mungkin akan ada penjarahan lagi? Ya tidak ada. Penjarahan itu kan bersifat spontan, pada saat orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, disampingnya ada mini market, saya pun jarah juga jika jadi mereka,” kata Wiranto.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.