Menko Polhukam Serukan Tak Boleh Ada Pemaksaan Kehendak di Masyarakat

Petrus - 3 May 2018
Menko Polhukam, Wiranto (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyayangkan insiden intimidasi terhadap seorang ibu dan anak pada saat kegiatan car free day, Minggu (29/4) lalu. Menurutnya, kejadian tersebut tidak boleh terjadi.

“Harusnya tidak ada pemaksaan kehendak dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain,” ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Wiranto pun mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dikatakan, setiap warga negara memiliki hak khususnya dalam berpolitik sehingga harus dihormati.

“Kita kan punya hukum positif di Indonesia, setiap warga negara dilindungi haknya dan tidak bisa kemudian haknya dipasung dan diancam oleh kelompok lain, satu kelompok memaksakan kehendak pada kelompok yang lain,” kata Wiranto.

Jika hal tersebut terjadi,  lanjutnya,  maka akan menggangu ketertiban dan polisi pasti akan langsung turun tangan.

“Pasti nanti ujungnya mengganggu ketertiban, dan itu polisi nanti bisa bertindak tanpa kecenderungan bermain politik, tapi ini soal ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Wiranto.

Sebelumnya, media sosial ramai menyiarkan seorang ibu yang menggunakan kaos dengan hastag #DiaSibukKerja, bersama anaknya diintimidasi oleh sekelompok orang yang menggunakan kaos dengan hastag #2019GantiPresiden, dalam kegiatan CFD di Jakarta. Sang anak menangis ketakutan karena sekelompok orang tersebut melakukan intimidasi terhadap ibunya.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.