Menko Polhukam Serahkan Koordinasi Penanganan Bencana Pada Gubernur NTB

Petrus - 7 August 2018
Menko Polhukam, Menteri Sosial, Gubernur NTB dan TNI, berkoordinasi dalam penanganan korban gempa (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, NTB – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyerahkan penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), seluruhnya kepada Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi. Maka, penanganan yang sebelumnya diserahkan kepadanya dari Presiden Joko Widodo, dianggap telah selesai.

“Syukur alhamdulillah dalam waktu dua hari saja sekarang semua langkah-langkah kita sudah terstruktur, terorganisir. Dan karena ini merupakan satu bencana yang dapat ditangani daerah, Pak Gubernur, maka langkah-langkah cepat yang saya pimpin, yang sebenarnya sebatas penguatan dan pendampingan dalam suatu daerah, sudah dianggap selesai. Maka pada hari ini, saya serahkan keseluruhan pimpinan untuk penanggulangan selanjutnya kepada Bapak Gubernur dan Satgas,” kata Menko Polhukam, Wiranto, saat meninjau evakuasi wisatawan asing di Bangsal Lombok Utara, NTB, Selasa (7/8/2018).

Wiranto mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima saat meninjau posko tanggap darurat bencana di Kecamatan Tanjung, jumlah korban meninggal yang ditemukan hingga Selasa 7 Agustus 2018, pukul 08.00 WITA, sudah mencapai 116 orang dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Menurutnya, jumlah ini besar kemungkinan akan semakin bertambah setelah runtuhan puing-puing dari rumah yang roboh dapat diangkat.

“Oleh karena itu, mari kita doakan mudah-mudahan tidak terlalu banyak korban yang kita dapatkan dari reruntuhan tersebut,” ujar Wiranto.

Selain itu, hari ini juga sudah dibuka dapur umum untuk menyiapkan makanan cepat saji yang akan diberikan kepada masyarakat. Dikatakan oleh Wiranto, terdapat tenda-tenda yang didirikan di sebelah rumah, di dekat rumah yang retak, roboh dan sebagainya, tapi masih bisa digunakan untuk memasak, dan diberikan bantuan bahan pangan metah seperti sembako.

“Ini mulai bergerak sehingga mudah-mudahan para petugas bisa segera menyisir, sehingga kebutuhan utama, kebutuhan makan dapat tercukupi, kebutuhan minum air bisa tercukupi, air bersih juga dapat diedarkan oleh 12 tangki yang terus menerus akan melaksanakan patroli,” katanya.

Mengenai masalah rumah yang roboh dan masyarakat yang tinggal di tenda-tenda darurat, hari ini telah tiba 100 tenda dari Kostrad. Disusul 100 tenda dari BNPN yang akan datang kemudian, 45 tenda dari Kepolisian, dan 220 tenda dari Kementerian Sosial.

“Jadi tenda ada 400 lebih, dan sekarang mulai dibagikan kepada masyarakat yang tendanya tidak memenuhi syarat,” lanjut Wiranto.

Terkait aliran listrik yang belum dapat difungsikan dengan benar, BNPB akan segera membagikan 100 genset.  Setelah itu juga untuk masalah rumah sakit, Wiranto mengakui banyak masyarakat yang sekarang belum tertampung di rumah sakit, selanjutkanya akan digelar rumah sakit lapangan baik oleh satuan Bhayangkara, satuan Kostrad, dan badan kesehatan yang akan digelar di sana.

“Lalu juga akan dikirimkan kapal rumah sakit yang sudah jalan dan akan langsung mendekati Lombok Utara, untuk menjadi rumah sakit terampung dan mem-back up rumah sakit yang sudah ada,” imbuhnya.

Menko Polhukam Wiranto bersama Menteri Sosial Idrus Marham, pada kesempatan itu juga memberikan santunan berupa uang dan sembako, kepada para korban bencana gempa. Bagi korban meninggal dunia, santunan yang diberikan sebesar Rp. 15 juta, sedangkan untuk yang terluka akan diberikan sebesar Rp. 2,5 juta.

“Kemudian dalam jangka waktu ke depan yaitu nanti, akan ada pemulihan. Kita sudah bicarakan dengan Pak Menko, setelah tanggap darurat perlu ada jaminan hidup untuk mereka 2-3 bulan ke depan. Dalam rangka ini, kita minta Pak Bupati supaya daftar keluarga yang terkena dampak dari gempa ini bisa segera diberikan. Nanti setelah tanggap darurat ini kita berikan jaminan hidup untuk 3 bulan ke depan,” terang Menteri Sosial Idrus Marham.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah memikirkan langkah ke depan setelah pemulihan, dalam rangka rekonstruksi renovasi rumah. Presiden Jokowi pada 29 Juli lalu ketika mengunjungi Semblie, telah mengambil kebijakan renovasi rumah-rumah rakyat yang terkena dampak gempa dengan memberi bantuan antara Rp. 10 juta sampai Rp. 50 juta.

“Jadi sebenarnya cara untuk mengatasi ini sudah dibicarakan, kehadiran kami mendampingi dengan Pak Menko hari ini hanya mengecek seberapa jauh kesepakatan itu dilaksanakan, dan komandannya adalah dari Danrem,” tandas Idrus.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.