Menko Polhukam Sebut Pemilu 2019 Akan Lebih Rumit dan Kompleks

Petrus - 24 September 2018

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Pemilihan Umum 2019 akan lebih rumit, kompleks, dan massal daripada pemilu yang lalu. Hal ini karena akan dilaksanakan secara serentak mulai dari pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden.

“Pemilu 2019 memang lebih rumit, lebih kompleks, lebih massal, karena memang dilakukan serentak pemilihan anggota legislatif dan Presiden maupun Wakil Presiden,” ujar Menko Polhukam Wiranto, usai melakukan video conference dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantab Brata 2018, dengan agenda Sinergi TNI Polri dengan Stake Holder Lainnya, dalam rangka Pengamanan Tahapan Pemilu 2019, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Dalam pemilihan legislatif di tingkat pusat dan daerah, terdapat 5 pilihan yang harus dipilih oleh masyarakat, termasuk DPD. Menurut Wiranto, jika dilihat bahwa kontestan yang terlibat mempertemukan para partai politik, yang tentu saja berkontestasi supaya eksis sebagai parpol dengan batas parliamentary threshold 4 persen.

“Kalau sampai tidak lewat dari itu, ya dia akan tersingkir dari perpolitikan nasional, karena itu parpol sendiri juga melaksanakan kontestasi,” kata Wiranto.

Terkait perorangan, para calon legislatif di pusat maupun daerah juga melakukan kontestasi, termasuk DPD. Sehingga memang hiruk pikuk, akan banyak aktivitas yang harus diamankan atau diatur oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

“Oleh karena itu, kita coba mencari hal-hal yang cukup rawan tadi dalam rapat koordinasi untuk kita bincangkan bersama, apakah dalam soal perhitungan, aktivitas di lapangan, dan sebagainya. Dan para pejabat tadi telah menyampaikan beberapa arahan, himbauan dan penekanan pada para pemangku kepentingan di daerah,” kata Wiranto.

Hal terpenting yang diperlukan adalah satu sinergi dan koordinasi hingga ke tingkat yang paling ujung, ke tingkat dimana terjadi aktivitas masyarakat pemilih, langsung memilih pilihan mereka. Diharapkan agar para petugas di lapangan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai paling bawah mengenali tugas mereka masing-masing, serta kemungkinan masalah yang akan muncul di daerah.

“Oleh karena itu, kita selenggarakan rapat koordinasi ini untuk meyakinkan pusat maupun daerah, agar terlaksana satu komunikasi dan koordinasi yang tuntas antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah,” kata Wiranto.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.