Menko Polhukam Sebut Opini WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban Penyelenggara Negara Untuk Rakyat

Petrus - 6 June 2018
Menko Polhukam Wiranto, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Tahun 2017 (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk seluruh kementerian, lembaga dan badan, bukanlah suatu prestasi. Menurutnya, WTP merupakan kewajiban dari para penyelenggara negara ini untuk dapat melaksanakan kegiatannya, yang telah menggunakan uang rakyat.

“WTP itu bukan prestasi, bukan satu ujian untuk lulus atau tidak. Tapi WTP itu merupakan kewajiban dari para penyelenggara negara ini untuk dapat melaksanakan kegiatannya, dengan uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan dengan baik,” ujar Menko Polhukam Wiranto, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017, di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN BPK, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Wiranto mengatakan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK ini merupakan puncak dari proses bagaimana pejabat negara mempertanggung jawabkan keuangan rakyat. Menurutnya, pejabat negara mewakili hak rakyat untuk mengelola negeri ini, termasuk mengelola keuangan negara.

“Di sinilah saya melihat ada satu proses yang sangat bagus tatkala pengelola keuangan negara, pejabat pemerintah dan aparatnya ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, lalu diperiksa oleh BPK dengan cara bebas dan mandiri. Proses ini kemudian melahirkan satu opini dari satu pemeriksaan,” kata Wiranto.

Wiranto mengungkapkan rasa syukurnya bahwa dari tahun ke tahun hasil opini dan hasil pemeriksaan yang dilakukan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I di kementerian, lembaga dan badan itu terus meningkat. Artinya WTP semakin besar dan Disclaimer semakin kecil.

“Kita mengharapkan suatu saat tidak ada Disclaimer lagi, mengharapkan bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara oleh pejabat pemerintah dan instansi pemerintah, apakah itu kementerian, lembaga dan badan, itu dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan sempurna,” ujar Wiranto.

Terkait masih adanya kementerian dan lembaga yang memperoleh opini Disclaimer, Menko Polhukam terus mengingatkan agar selalu introspeksi diri, bersama-sama menyadari bahwa yang dikelola ini uang rakyat bukan uang pribadi, sehingga harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

“Saya sangat setuju bahwa pihak-pihak yang sekarang belum mengelola dengan baik, harus terus diperingatkan, disadarkan bahwa ini merupakan kewajiban kita,” tandas Wiranto.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.