Menko Polhukam Jamin UU Tindak Pidana Terorisme Tak Buat Militer Jadi Super Power

Petrus - 18 May 2018
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait RUU Tindak Pidana Terorisme (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, kembali menegaskan bahwa melawan teroris harus dilakukan secara total. Keberadaan teroris tidak mengenal batas negara, tidak mengenal regulasi atau Undang-Undang negara manapun, melakukan tindakan tidak memakai aturan dan berbuat seenaknya.

“Lalu bagaimana kita menghadapi itu, apa kita menghadapi hanya, oh kalau itu ke Kepolisian saja deh, kan tidak bisa. Atau kita menghadapi hanya Poskamling saja, tidak bisa. Tetapi harus total,” kata Menko Polhukam Wiranto, usai melakukan rapat koordinasi khusus membahas tentang penanganan terorisme, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Semua elemen masyarakat dan aparat keamanan termasuk aparat TNI harus dilibatkan, namun diperlukan payung hukum berupa UU.

“Makanya kita melakukan revisi Undang-Undang tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, yang tidak cukup kuat untuk memberikan payung hukum dari semua unsur kekuatan keamanan kita,” kata Wiranto.

Menurut Wiranto, revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme harus segera diselesaikan.  Dikatakan, bahwa hal ini bukan semata-mata untuk kepentingan tentara atau militer.

“Agar payung hukumnya lengkap, bukan untuk kepentingan tentara atau militer, bukan. Saya jamin militer dengan Undang-Undang itu tidak akan, katakanlah bertindak eksesif, tidak akan militer kemudian menjadi super power lagi, tidak mungkin militer kembali menjadi ke zaman era yang dulu, menjadi zamannya junta militer, rezim militer,” katanya.

Dikatakan, peran militer dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme hanya sebatas memperkuat operasi Kepolisian, agar lebih optimal dalam melawan aksi terorisme itu. Untuk itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir.

“Soal kemudian nanti bentuknya gabungan, BKO, perbantuan, itu nanti teknis. Tidak usah membingungkan masyarakat,” kata Wiranto.

Selain membahas mengenai revisi UU Tindak Pidana Terorisme, rakorsus juga membahas kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait, sehingga ada sinergi untuk mencegah tindakan terorisme.

“Kita melihat sekarang dari sisi idelogi bagaimana, dari sisi politik bagaimana, dari ekonomi bagaimana, sosial budaya bagaimana, dari sisi agama bagaimana, nah ini kan membutuhkan kerja sama, koordinasi seluruh kementerian lembaga yang ada di negeri ini. Dan termasuk nanti juga organisasi politik, organisasi keormasan, LSM, saya akan ajak bicara bahwa ini urusan kita bersama. Ini urusan bangsa, ini ancaman terhadap tegaknya NKRI, ancaman terhadap eksistensi bangsa, stabilitas nasional, jadi yang menghadapi harus bersama-sama,” kata Wiranto.

Hadir dalam rakorsus tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglina TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta sejumlah pejabat.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.