Menko Polhukam Himbau Tak Gunakan Politik Identitas Dalam Kampanye

Yovie Wicaksono - 9 January 2019
Menko Polhukam Wiranto (foto : Superradio/Niena Suartika)

SR,  Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menghimbau kepada pihak yang terlibat dalam pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas, karena dapat memecah belah persatuan bangsa dan mengingkari kebinekaan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita himbau agar jauhilah politik identitas karena kampanye inikan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial tapi adu kompetensi, adu kualitas calon pemimpin,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Jakarta,  Selasa (8/1/2019).

Wiranto juga menghimbau kepada partai politik sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab terhadap suksesnya pemilu. Menurutnya, kampanye boleh adalag soal kualitas, kompetensi dan rekam jejak pemimpin agar nanti bisa membangun satu kesuksesan dalam rangka memimpin negeri ini.

Wiranto juga mengatakan, Presiden telah mengarahkan agar berhati-hati untuk menghadapi tahun politik ini. Menurutnya,  hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar tatkala Presiden mengarahkan setiap menteri agar menjaga pemilu itu damai, lancar, sukses, jangan terganggu oleh hal-hal lain, dan jangan terganggu oleh kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya pemilu itu.

Pemerintah sendiri telah mempunyai indeks kerawanan pemilu yang dibuat Bawaslu dan Polri dengan menganalisis daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu paling tinggi. Dengan indeks ini, pemerintah sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu dan sekarang sudah mulai bertahap mencoba menetralisir kerawanan itu.

“Sehingga pada saat nanti, hari H nya kita harapkan indeks kerawanan pemilu di semua daerah itu semuanya rendah. Artinya tidak akan ada satu ancaman yang cukup serius, cukup signifikan terhadap pelaksanaan pemilu,” kata Wiranto.

Terkait  hoax Wiranto menjelaskan harus diselesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas. Menurutnya, hoax akan mengacaukan opini atau cara pandang publik.

“Kedua, kita cegah adanya gangguan keamanan yang terorisme, radikalisme,” kata Wiranto. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.