Menko Polhukam Dukung KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Pejabat BPK dan Kementerian PDTT

Petrus - 29 May 2017
Menko Polhukam Wiranto menghadiri acara penyerahan Hasil Pemeriksaan atas 15 Laporan Keuangan BPK kepada KementerianLembaga di Pusdiklat BPK, di Jakarta (foto : Superradio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mendukung setiap proses yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat BPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

“Kalau ada temuan-temuan seperti itu (korupsi), ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya tindak dengan tegas saja supaya tidak menjalar kepada petugas yang lain,” kata Menko Polhukam Wiranto, usai menghadiri acara penyerahan Hasil Pemeriksaan atas 15 Laporan Keuangan BPK kepada Kementerian/Lembaga di Pusdiklat BPK, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Ia menyesalkan bahwa tugas mulai seorang auditor BPK dalam mengawal akuntabilitas laporan keuangan kementerian dan lembaga di Indonesia diselewengkan. Untuk itu, ia pun menyerahkan pengusutannya secara tuntas agar kepercayaan terhadap pemeriksaan ini bisa terus mendapatkan satu pertanggung jawaban sendiri.

“Jangan sampai satu pemeriksaan dapat disalahgunakan dengan cara-cara seperti itu. Artinya pemeriksaan ini cukup akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan, ini yang kita harapkan,” kata Wiranto.

Sebelumnya diberitakan bahwa KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat BPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Keempatnya yaitu Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan 15 Kementerian/Lembaga

Menko Polhukam Wiranto menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap 15 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2016. Ia mengatakan peningkatan LHP ini merupakan pencapaian yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Hari ini saya menghadiri penyerahan hasil audit BPK terhadap lembaga dan badan di lingkungan Kementerian POlitik Hukum dan Keamanan. Ada 15 lembaga dan badan, dan kita mendapatkan satu predikat yang cukup baik, artinya ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Wiranto.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah memang selalu menghimbau serta mendorong badan dan lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap uang yang diberikan oleh negara. Karena menurutnya, dana tersebut diyakini berasal dari rakyat Indonesia sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.

“Kita harus tanggung jawabkan pada rakyat bahwa dana  itu digunakan untuk memperbaiki kinerja, untuk bekerja, dan melaksanakan tugas dalam rangka amanat dari rakyat itu sendiri,” kata Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Wiranto menghimbau kepada Kementerian/Lembaga yang mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk mempertahankannya.

“Oleh karena itu, kami sangat berbahagia tatkala kemajuan yang dicapai dalam audit dari lembaga ini maju dari tahun-tahun yang lalu, kita akan pelihara. Saya juga menghimbau kepada teman-teman yang sudah mendapatkan predikat WTP agar mempertahankan itu dan yang belum harus juga memperhatikan rekomendasi dari temuan BPK sehingga untuk tahun berikutnya nanti akan bisa mencapai target WTP dengan baik,” kata Wiranto.

Adapun 15 kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Lemhanas, Wantanas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, KPK, BNN, KPU, Bawaslu, BMKG dan Basarnas.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.