Menko Polhukam dan Mendagri Australia Pimpin Pertemuan Sub Regional Bersama 7 Negara

Petrus - 7 November 2018
SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, bersama Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton, memimpin pertemuan Sub Regional Meeting on Counter Terrorism, yang dihadiri tujuh negara peserta. Pertemuan ini membahas upaya negara peserta sub regional, dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui satu penguatan kerja sama yang telah ada.
“Negara yang hadir dalam pertemuan kali ini adalah Indonesia, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Myanmar, Thailand, dan Singapura. Pertemuan hari ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton dan saya sendiri, serta diikuti oleh tujuh menteri atau setingkat menteri lainnya dari negara yang telah saya sebut tadi. Pertemuan ini membahas upaya negara peserta sub regional dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui satu penguatan kerja sama yang telah ada,” ujar Menko Polhukam Wiranto, usai pertemuan sub regional di Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Pertemuan itu juga mencoba merancang program-program baru yang perlu dilakukan, sehubungan dengan peningkatan ancaman terorisme yang juga menggunakan berbagai media dan cara-cara baru, baik teknis maupun taktik mereka. Pada zaman ini, cara dan metodologi kekerasan terorisme telah berkembang, bahkan seperti kasus terorisme di Surabaya telah menggunakan keluarga, khususnya kaum perempuan dan anak-anak.
“Selain itu juga menggunakan teknologi yang semakin maju, yang juga digunakan oleh masyarakat umum mereka gunakan untuk melakukan satu perencanaan tindak terorisme, yang tadi telah kita sepakati untuk kita lawan bersama. Oleh karena itu, salah satu upaya yang juga dibahas adalah bagaimana pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, untuk menanggulangi terorisme itu,” kata Wiranto.
Pertemuan ini juga membahas upaya penanggulangan terorisme dalam menanggapi terorisme melalui media sosial, di mana pemerintah akan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang berkecimpung dalam masalah teknologi komunikasi. Menko Polhukam mengatakan, hasil pertemuan ini akan ditindak lanjuti pada Jakarta working  group yang terdiri dari para pejabat-pejabat senior dari 9 negara, yang bertugas merumuskan rencana pelaksanaan dan monitoring kegiatan-kegiatan secara bersama.
“Kita tidak mau nabrak regulasi masing-masing, makanya ada working group, mana yang bisa kita kerja samakan mana yang tidak bisa. Kalau ada satu kesepakatan bersama dalam rangka aksi tetapi regulasinya kan beda, Undang-Undangnya beda. Kalau Undang-Undangnya beda, yang memayunginya beda tetapi langkahnya sama kan tidak mungkin, jadi working group itu penting sejauh mana Undang-Undang setiap negara memayungi kegiatan-kegiatan media sosial yang kita gunakan untuk counter terrorism itu bagaimana, tapi nanti platformnya sama, hanya saja bobot aksinya bisa beda,” kata Menko Polhukam.
Wiranto mengatakan, perusahaan media sosial Twitter telah menawarkan diri untuk memberikan satu sharing, hal-hal yang dapat dikerja samakan dengan pemerintah. Misalnya saja memblok situs-situs yang hanya mengacaukan, apakah hatespeech atau hoax.
“Bahkan mereka sudah ikut serta untuk mensuspend beberapa situs sampai 1 juta sekian, dalam kurun waktu sekian tahun, itu saya kira kita akan tindak lanjuti. Saya kira semua sumber-sumber media sosial harus punya tanggung jawab yang sama, dalam rangka melawan terorisme, itu kan tidak hanya pemerintah tapi juga media sosial, swasta, pengguna twitter, pengguna facebook, pengguna internet, kita harapkan punya satu tanggung jawab yang sama untuk kita melawan terorisme,” kata Wiranto.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton. Dikatakan bahwa perusahaan media sosial juga memiliki kewajiban yang signifikan untuk membantu organisasi penegak hukum, terutama ketika pesan atau layanan yang dienskripsi digunakan dalam perencanaan teroris.
“Semua negara demokrasi dan masyarakat harus bisa merangkul media sosial, karena sangat penting bagi kita semua. Namun, perusahaan-perusahaan itu memiliki kewajiban spesifik untuk melakukan penegakan hukum atas kasus ini. Ini isu yang sangat penting dan serius, jadi kami butuh penanganan yang lebih baik dengan perusahaan media sosial,” kata Dutton.
Hadir dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Brunei Pehin Dato Halbi Yussof, Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Mohd Azis bin Jamman, Penasihat Keamanan Myanmar U Thaung Tun, Menteri Kehakiman Selandia Baru Andrew Little, Wakil Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina Damian L. Carlos, Menteri Dalam Negeri dan Hukum Singapura K Shanmugam, dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Danai Moosa.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.