Mendagri: PNS Terbukti Korupsi Dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Yovie Wicaksono - 14 September 2018

SR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang semakin efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah juga ingin mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat otonomi daerah, termasuk di dalamnya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Korupsi dapat membawa dampak negatif terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi dan membuat kemiskinan rakyat, serta terhadap penegakan hukum dan pertahanan keamanan. Mengingat begitu besarnya dampak negatif ini, maka perlu ada upaya yang sangat luar biasa dan sistematis untuk dapat mencegah dan memberantas perilaku korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik oleh PNS di daerah, maupun oleh PNS di Pusat,” ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Data Badan Kepegawaian Nasional mencatat sebanyak 2.357 orang PNS Pusat dan Daerah telah divonis bersalah, dan telah inkracht atau mempunyai kekuatan hukum dalam kasus tipikor. Sayangnya, mereka masih tetap aktif dan tidak diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Namun, BKN telah memblokir status kepegawaian PNS Daerah provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 2.259 pada 6 September lalu. Sedangkan sisanya sebanyak 98 orang PNS pusat masih dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga terkait untuk dapat diberikan sanksi terhadap PNS tersebut.

Tjahjo mengatakan, pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht itu harusnya diberhentikan dengan tidak hormat

Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN, terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.