Mendagri Berharap Dana Desa Mampu Ciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Petrus - 1 August 2018

SR, Malang – Menteri Dalam Negeru (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengharapkan, keberadaan dana desa harus mampu menciptakan kesejahteraan baru bagi masyarakat desa. Tjahjo meminta kepala desa (Kades) memperhatikan potensi desa yang dimiliki, sebelum melakukan perencanaan dan penganggaran kegiatan menggunakan dana desa.

Menurut Tjahjo, dan desa harus bisa direncanakan dengan baik, dan disesuaikan dengan program dari pemerintah pusat.

“Kuncinya terletak pada pembangunan stabilitas nasional,” ujar Tjahjo.

Pada Sarasehan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Wilayah Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa, di Gor Ken Arok Kota Malang, Rabu (1/8/2018), Tjahjo Kumolo mengingatkan keharusan desa untuk tegak lurus dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Saya ingin mengingatkan dan meluruskan, bahwa desa merupakan wilayah Mendagri, dengan pengalokasian dananya dibantu oleh Menteri Desa. Maka, kades beserta perangkatnya harus tegak lurus dengan kemendagri, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota,” jabarnya.

Sependapat dengan Pakde Karwo, Mendagri melihat bahwa camat harus berperan menjadi koordinator dalam menjaga stabilitas daerah dan nasional. Camat bersama TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat harus mampu mendeteksi dini segala persoalan yang terjadi.

“Jika terjadi gelas pecah dilingkungannya, camat atau kades harus mampu mengetahuinya. Selesaikan di bawah kemudian memberi laporan secara berjenjang kepada bupati/gubernur di daerahnya,” ungkapnya.

Mendagri juga menitipkan kepada para kades, agar mampu melihat persoalan maupun ancaman bangsa dan negara seperti radikalisme dan terorisme, narkoba, ketimpangan sosial dan korupsi.

“Anggarkan program desa, apa yang bisa dilakukan oleh perangkat dan masyarakat desa. Cermati area rawan korupsi, pahami aturan dan Laporan Pertanggung Jawaban secara baik,” lanjutnya.

Pada sarasehan yang diikuti oleh 3.000 peserta, yang terdiri dari camat, kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan PKK, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan, penggunaan dana desa sebanyak 50 persen dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penggunaan dana desa untuk infrastruktur dan kebutuhan desa, diharapkan dapat semakin menyejahterakaan masyarakat desa.

“Kepala Desa harus mampu mendorong desa untuk membuat program ekonomi produktif, dengan melibatkan seluruh perangkat dan potensi desa. Demikian pula, BUMdes juga harus memiliki program-program peningkatan ekonomi produktif, sehingga masyarakat di desa berkembang menjadi lebih baik,” kata Soekarwo.

Soekarwo menjelaskan, pelaksanaan dana desa di Jawa Timur pada 2017 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 6,33 trilliun untuk 7.724 desa di Jatim, yang berada di 29 kabupaten dan satu kota, yakni Kota Batu.

Sampai dengan Desember 2017, telah terealisasi ke rekening kas umum daerah sebesar Rp. 6,32 triliun atau 99,96 persen yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana desa sebesar 88,44 persen (Rp. 3,91 triliun), pemberdayaan masyarakat 6,5 persen (Rp. 287 miliar), penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 4,05 persen (Rp. 179 miliar rupiah), dan pembinaan kemasyarakatan sebesar 0,96 persen (Rp. 42 miliar).

 

Gubernur Jawa Timur mengharapkan perlunya penguatan kewenangan Camat, sehingga mampu mendeteksi setiap permasalahan yang terjadi di desa.

“Saya usul otoritas dan kewenangan camat ditambah. Camat juga harus mampu membantu sekaligus mencegah dini bersama TNI-Polri di desa. Ibarat ada daun jatuh, itu pun harus diketahui oleh Camat,” tandasnya.(Ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.