Jejaring LSM di Jawa Timur Gelar Workshop Penguatan Pemberantasan TPPO

Wawan Gandakusuma - 27 January 2019
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), bersama perwakilan LSM di Jawa Timur menggelar workshop penguatan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Surabaya, Sabtu (26/1/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), bersama lembaga swadaya masyarakat yang berkontribusi dalam pencegahan, penanganan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Timur yang tergabung dalam jejaring bentukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Surabaya, menggelar workshop di Surabaya, Sabtu (26/1/2019), guna menguatkan pemahaman mengenai pemberantasan TPPO di Jawa Timur.

“Kami dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mentargetkan jejaring pemberantasan TPPO memiliki wawasan secara hukum, pemahaman pasal-pasal, baik itu pasal utama kepada pelaku maupun orang-orang yang turut serta dalam TPPO, dari pemahaman ini harapannya nanti dalam penanganan TPPO bisa terselesaikan hingga ke akarnya. Tidak hanya orang yang turut serta tetapi sampai mafia utamanya,” ujar Ketua KPI Jawa Timur sekaligus ketua jejaring, Wiwik Afifah, kepada Super Radio, Sabtu (26/1/2019).

Wiwik mengatakan, masih banyak tugas yang harus diselesaikan rekan jejaring mengenai isu TPPO, yakni mengenali lebih awal modus-modus baru dalam TPPO, memahami unsur materiil dari setiap kasus TPPO, serta mengedukasi masyarakat untuk mengenali TPPO.

“Kasus TPPO saat ini memang semakin banyak modus, kita sebagai jejaring saling share agar bisa mengenali modus itu lebih awal, lalu memahami unsur materiil dari setiap kasus TPPO agar bisa ditindak secara formil, serta tugas kita adalah mengedukasi masyarakat termasuk anak-anak muda untuk mengenali TPPO, agar tidak mudah terjebak kasus TPPO di era yang serba teknologi ini,” terang Wiwik.

Berdasarkan data terlapor, jumlah kasus TPPO di Jawa Timur sangat dinamis. Pada 2012 sebanyak 43 kasus, 2013 (15 kasus), 2014 (9 kasus), dan belum ada laporan untuk tahun 2015 – 2018.

“Untuk 2017 dan 2018 belum ada data terpadu, kalau kita berbicara datanya meningkat atau tidak, kami rasa itu menjadi meningkat karena yang terlapor itu ya hanya yang terlihat, tapi di luar sana masih banyak kasus yang belum terlaporkan, karena bisa jadi mereka tidak tau harus melaporkan kemana, atau mereka tidak sadar kalau mereka tereksploitasi,” ujar Presidium Wilayah Kelompok Kepentingan Perempuan Pemuda Pelajar Mahasiswa, Anin Khoirunnisa.

Anin mengatakan, melalui workshop ini dirinya selaku anggota jejaring menyadari susahnya menjangkau kasus TPPO dalam korporasi.

“Dari hasil diskusi hari ini, saya pribadi tersadar bahwa kasus TPPO itu kita hampir kesusahan untuk menjangkau korporasi, kita masih berhasil dalam lingkup personal, padahal korporasi bisa lebih besar dan sangat luar biasa,” tambah Anin.

Staff Advokasi KPI, Saras Dumasari mengatakan, dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemberantasan TPPO di Jawa Timur, KPI membentuk Anti TPPO di Kabupaten Sidoarjo.

“KPI sudah membentuk Anti TPPO di Kabupaten Sidoarjo, yakni di Kecamatan Tarik yang meliputi Desa Janti, Desa Segodobancang, di Kecamatan Sedati yang meliputi Desa Segoro Tambak, Desa Buncitan, Desa Banjar Kemuning yang merupakan daerah rawan kasus TPPO,” ujar Saras.

Saras juga mengatakan, Workshop jejaring ini akan berlanjut untuk bulan depan guna membahas lebih detail lagi pada kasus maupun sistem data TPPO. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.