Lembaga Sensor Film Ajak Masyarakat Jadi Sensor Mandiri

Petrus - 1 November 2017
LSF Jakarta menghadiri Forum Kordinasi dan Kerjasama Bidang Penyensoran, dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur, di Kediri (foto : Superradio/Rahman Halim)

SR, Kediri – Lembaga Sensor Film (LSF) melakukan sosialiasi kepada LSF yang ada di daerah, terkait maraknya tayangan baik film maupun sinetron yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan pornografi. Langkah ini diambil untuk meminimalisir sebaga bentuk tayangan yang melanggar peraturan.

LSF bersama televisi di daerah diminta untuk lebih intensif menonjolkan siaran yang bersifat lokal di wilayah tersebut.

“kami melakukan sosialisasi di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur. Di sini ada perwakilan, kami minta agar konten lokal diperbanyak,” ujar Supeni, Wakil Ketua LSF Jakarta, saat menghadiri acara Forum Kordinasi dan Kerjasama Bidang Penyensoran, dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur (31/10/2017). Acara tersebut mengambil tema, Melindungi Masyarakat dari Pengaruh Negatif Film Melalui Sensor Film Selasa.

Disamping itu, cara lainya yakni dengan mengeluarkan kebijakan mengenai budaya  Sensor mandiri, mengajak masyarakat untuk mensensor sendiri segala bentuk tayangan yang berbau Pornografi, SARA dan adegan kekerasan.

“Menyensor sendiri, menjadi anggota lembaga sensor dalam lingkungan keluarganya. Keluarga diharapkan berperan untuk menyeleksi tayangan mana yang layak dan tidak layak,” kata Supeni.

Menurutnya, peran orang tua sebagai yang lebih tahu tentang klasifikasi tayangan mana yang baik dan mana yang buruk untuk anak-anak.

“Karena Lembaga Sensor Film kan tidak mungkin datang dari rumah ke rumah, masuk ke keluarga. Kesadaran masyarakatlah yang dituntut,” lanjutnya.

Ia meyakini, dengan adanya kebijakan sensor mandiri, nantinya bisa menjadi fisioterapi untuk melawan konten liar yang sekarang banyak bermunculan.

“Memang kita tidak bisa melihat langsung hasilnya. Tetapi di era grobalisasi ini semua tayangan maupun konten bisa masuk ke mana pun tanpa diundang. Termasuk ke ruangan yang privasi sekali pun,” imbuhnya.

Ia berharap Pemerintah Daerah ikut ambil bagian dalam melawan konten-konten liar tersebut, dengan cara merangsang rumah produksi yang ada di daerah, supaya mau memproduksi konten bermuatan pendidikan dan penguatan moral kepada anak-anak.

“Termasuk film-film pendek, itu harus diberi sambutan. Karena itu suatu keharusan dimana anak-anak muda bisa berperan aktif menggunakan media,” pungkas Supeni.(rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.