LBH Surabaya Desak Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Yovie Wicaksono - 20 February 2019
ilustrasi media sosial. Foto : (Reuters)

SR, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang. Ditargetkan, RUU ini bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI hasil Pemilu 2019.

Kepala Bidang Riset, Pengembangan dan Kerjasama LBH Surabaya, Sahura mengatakan, UU Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan, karena perlunya data pribadi dalam setiap transaksi. Terlebih saat ini, perkembangan teknologi dan bisnis secara online terus berkembang pesat.

Keberadaan UU, seperti UU ITE dan Keterbukaan Informasi Publik, masih terpaku terpaku pada data pribadi seperti alamat, nomor telepon. Sedangkan, untuk penyebaran data pribadi nasabah pinjaman online tidak bisa dalam UU tersebut, sehingga sulit untuk menindak pelaku penyebaran data pribadi.

“RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan. Saat ini dalam setiap transaksi selalu memasukkan data pribadi. Ini perlu dilindungi agar data pribadi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Sahura, Rabu (20/2/2019).

Terkait dengan perlindungan data pribadi, dikatakan Sahura, Indonesia tertinggal dari negara lainnya di Asia, seperti Malaysia. Di negeri jiran tersebut, tegas diatur mengenai perlindungan data pribadi.

Untuk saat ini, hal yang bisa dilakukan oleh LBH Surabaya adalah menitipkan isu data pribadi ke beberapa UU yang ada, seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa peraturan perundangan lainnya.

“Bisa juga di pasal pencemaran nama baik, tapi itu adalah pasal karet. Kami ingin UU yang bisa memberikan jaminan perlindungan data pribadi,” pungkas Sahura. (ng/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.