Lapas Baru untuk Narapidana Korupsi

Yovie Wicaksono - 23 July 2018
Menkopolhukam Wiranto Saat Memberikan Keterangan Pers di Jakarta. Foto : (Super Radio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian untuk memindah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di perkotaan beserta isinya ke kawasan pulau terluar. Menurutnya, lapas yang ada saat ini memiliki posisi kurang strategis karena berada di tengah perkotaan.

“Pengelolaan lapas yang tidak terkontrol dengan baik itu kejadian yang sudah beberapa puluh kali. Kita sendiri memperingatkan bahwa itu tidak boleh terjadi, bahkan saya sendiri mengusulkan untuk menempatkan para koruptor, para penindak terorisme itu tidak usah di Lapas seperti itu tapi di pulau-pulau terluar sana yang khusus, supaya tidak ada satu aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang justru mengingkari fungsi Lapas itu untuk apa,” kata Wiranto di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Menurut Wiranto, penyalahgunaan lapas yang terjadi seperti di Lapas Sukamiskin, Bandung, dikarenakan lokasinya. Dikatakan, Lapas saat ini merupakan warisan Belanda yang dahulu berada di pinggir kota, namun karena berkembangnya pembangunan menjadi di tengah kota.

“Lapas itu kebanyakan peninggalan jaman Belanda yang dahulu terletak di pinggir kota, apakah Cipinang, Sukamiskin, dimana saja yang ada lapas di pinggir kota. Tapi sekarang dengan perkembangan-perkembangan baru yang terus membangun perkotaan maka lapas akhirnya berada di tengah-tengah kota dan akhirnya sangat mudah interaksi antara masyarakat dengan penghuni lapas yang hanya sebatas tembok. Suasana perkotaan itulah yang membuat lapas ini kehilangan kontrol untuk bagaimana memperlakukan lapas sebagai lembaga pemasyarakatan,,” kata Wiranto.

Presiden, diklaim Wiranto sudah setuju untuk memindahkan lapas atau membuat lapas baru yang lebih ideal agar tidak terulang hal-hal seperti di Lapas Sukamiskin. Pemerintah dikabarkan sudah memilih beberapa pulau terluar untuk membuat lapas.

“Tidak terlalu diluar juga untuk kira-kira kemungkinan memindahkan para penindak kriminal atau orang-orang yang terlibat masalah narkoba, korupsi, terorisme itu untuk masuk ke lapas seperti itu. Tapi ini membutuhkan waktu, membutuhkan satu proses yang cukup panjang , sambil kita melakukan rencana itu tentu perlu pembenahan-pembenahan yang sudah ada, toh kenyataannya memang seluruh lapas di Indonesia over kapasitas, ada yang 50 persen, ada yang 100 persen,” kata Wiranto. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.