Lantik 12 Bupati dan Wali Kota, Gubernur Jatim Ingatkan Fokus Pembangunan Daerah Mengacu Visi Misi Presiden

Petrus - 24 September 2018

SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengangkat sumpah jabatan dan melantik 12 Bupati Dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jawa Timur, Masa Jabatan 2018-2023, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (24/9/2018).

Dalam sambutannya, Soekarwo mengingatkan kembali agar Bupati dan Wali Kota selalu mengacu atau berpedoman pada visi misi Presiden dan Gubernur, dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini diperlukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari pusat hingga daerah.

Soekarwo mengatakan, sebagai wujud aplikasi acuan yang bisa dilakukan, yakni menjabarkan dan mengimplementasikan program sesuai konteks dan kondisi daerah masing-masing. Program-program kementerian dan lembaga di pusat, juga harus dijamin dapat terkonsolidasi dan disinergikan dengan baik, termasuk program lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota.

“Tidak ada kabupaten/kota yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dan program dari pusat, yang turun ke provinsi, dan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota,” tegas Soekarwo.

Soekarwo mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan utama di masing-masing daerah, terutama terkait kesejahteraan masyarakat.

Gubernur mencontohkan, berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2017 di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak nomor tiga, yaitu 225.130 jiwa dengan prosentase 20,52 persen.

Pada bidang kesehatan, kabupaten/kota tahun 2017 di Jatim, Kabupaten Bangkalan terdapat kasus stunting sebanyak 43,0 persen, atau prosentase tertinggi se-Jatim, dan kasus kusta sebanyak 260 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-4 se-Jatim.

Sedangkan Kabupaten Nganjuk memiliki kasus angka kematian bayi sebanyak 147 kasus, yang merupakan jumlah terbanyak ke-8 se-Jawa Timur. Berdasarkan data-data itu, dibutuhkan penanganan segera bersama seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur.

Gubernur juga meminta Bupati dan Wali Kota untuk memperhatikan 9 poin penting dalam melaksanakan tugasnya. 9 poin penting itu antara lain mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Belanja APBD harus menguatamakan belanja publik, terutama memberikan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah; memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, tingkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan, revitalisasi pertanian, serta penegakan hukum.

Selain itu, perlu juga melakukan hubungan kerja sama dengan daerah lain, dalam rangka mewujudkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah; meningkatkan kualitas layanan publik baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan serta meniadakan pungutan liar; menerapkan prinsip-prinsip tata pmerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah.

Poin penting yang tak kalah penting untuk jadi perhatian, yakni memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam upaya peniadaan korupsi, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa; menjalin hubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat; segera menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan Dilarang melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

12 Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Periode 2018-2023 yang dilantik, antara lain Bupati-Wakil Bupati probolinggo, Bupati-Wakil Bupati Bangkalan, Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro, Bupati-Wakil Bupati Nganjuk, Bupati-Wakil Bupati Pamekasan, Bupati-Wakil Bupati Pasuruan, Bupati-Wakil Bupati Magetan, Bupati-Wakil Bupati Madiun, Bupati-Wakil Bupati Lumajang, Wali Kota-Wakil Wali Kota Malang, Bupati-Wakil Bupati Bondowoso, serta Bupati-Wakil Bupati Jombang.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.